Zaki Sukses Atasi Pemukiman kumuh di Kabupaten Tangerang

Zaki Sukses Atasi Pemukiman kumuh di Kabupaten Tangerang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Zaki Sukses Atasi Pemukiman kumuh di Kabupaten Tangerang, Berita471

Zaki Sukses Atasi Pemukiman kumuh di Kabupaten Tangerang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Zaki Sukses Atasi Pemukiman kumuh di Kabupaten Tangerang, 471, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Zaki Sukses Atasi Pemukiman kumuh di Kabupaten Tangerang

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.

JAKARTA TRUSTKOTA-Sukses mengatasi pemukiman kumuh di Kabupaten Tangerang, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, diminta Bappenas menjadi narasumber di Peluncuran Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh di Executive Lounge Bappenas, Senin (22/12/2014).

Pada kesempatan itu, bupati yang memiliki 25 program unggulan di Kabupaten Tangerang ini, menjelaskan  tentang program Gebrak Pakumis gerakan bersama rakyat atasi kawasan padat kumuh dan miskin bagaimana bisa diterapkan di Kabupaten Tangerang.

Anak mantan bupati Ismet Iskandar ini juga mengatakan, setiap kebijakan yang dibuat oleh pusat harus dikaji lebih dalam karena program-program yang berasal dari Pemerintah Pusat belum tentu bisa dilaksanakan di Daerah.

“Contohnya, Kemenpera memiliki program rusunawa tetapi malah diberikan untuk pembangunan pondok pasantren, sehingga program tersebut tidak sesuai dengan program yang semestinya.  Langkah kolaborasi harus difikirkan kembali dengan elaborasinya,” papar Zaki.

Direktur Permukiman dan Perumahan DR.IR. Dedy S. Priatna, M.Sc melaporkan mewujudkan Kabupaten Kota tanpa kawasan kumuh merupakan cita-cita bersama.

Pesatnya urbanisasi berimplikasi pada peningkatan kebutuhan perumahan dan permukiman di perkotaan. Keterbatasan masyarakat untuk bertempat tinggal yang layak dan belum didukung secara optimal oleh Pemerintah menyebabkan tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh.

Beliau menjelaskan luas kawasan kumuh sebesar 38.431 Ha (DJCK-PU, 2014; BPS DKI, 2013) dan rumah tangga kumuh perkotaan sekitár 12,1% (BPS, 2013).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang di wakili oleh Staff Ahli Menteri Bidang Ekonomi Dan Investasi IR. Rido Matari, MCP mengatakan penanganan permukiman kumuh merupakan amanah nasional hal ini tertuang diundang-undang.

Seyogyanya penyelenggaraan perumahan permukiman dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Harus ada kolaborasi yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah”, ucapnya.

Kepedulian kemitraan melalui CSR nya merupakan bentuk dari kepedulian mitra dengan maksud peremajaan diwilayah permukiman kumuh.

“Ini dilaksanakan demi mewujudkan hunian yang layak”, tutup beliau

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof chaniago dalam sambutannya mengatakan program ini harus dilakukan oleh semua pihak baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Kawasan permukiman harus bisa kita hilangkan”, tegas menteri.

Pak Menteri menjelaskan karena sifatnya yang lintas sektor maka harus dilaksanakan perencanaan untuk aksi. Aksi penghilangan kumuh ini harus dilakukan oleh pemerintah.

“ini bukan hanya sekedar program belaka, kita bukan hanya merubah fisik kota tetapi bibit kekumuhan harus kita hilangkan”. Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof chaniago.

“Jadi pembangunan manusia dan pembangunan sosial harus kita bangun, dengan memperbaiki ekonominya, daya belinya, mengubah prilaku, mengubah nila-nilai itu penting”, ujar Menteri.

Masih beliau mengatakan yang menjadi pekerjaan rumah kita bersama bagaimana membuat semua stakeholder dikawasan itu sendiri sadar untuk merubah kekumuhan diwilayah sekitarnya dan bagaimana kita merubah prilaku lama yang tidak peduli menjadi prilaku yang sadar akan kepedulian, itu merupakan bagian penting dari pembangunan.

Program Nasional Penanganan Permukiman Kumuh ini akan berhasil apabila pemimpin Kota dan Kabupaten berniat dengan sungguh-sungguh dan peduli kepada pengentasan kemiskinan, terang Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof chaniago.

Diharapkan tidak hanya sembilan Kabupaten Kota saja yang bisa menjadi contoh untuk pengentasan permukiman kumuh, tetapi juga Kabupaten Kota yang lain juga dapat mengikuti.

Sembilan Kabupaten Kota yang menjadi contoh ialah Kabupaten Tangerang, Kota Banjarmasin, Semarang, Surabaya, Malang, Makasar, Palembang, Yogyakarta, Pekalongan. (Red/Dik)