Walah! Rano Karno Diduga Terseret Kasus Kapal

Walah! Rano Karno Diduga Terseret Kasus Kapal, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Walah! Rano Karno Diduga Terseret Kasus Kapal, Berita206

Walah! Rano Karno Diduga Terseret Kasus Kapal, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Walah! Rano Karno Diduga Terseret Kasus Kapal, 206, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Walah! Rano Karno Diduga Terseret Kasus Kapal

Kapal yang diduga dibuat melanggar ketentuan (Joewanda/Trustkota.com)
Kapal yang diduga dibuat melanggar ketentuan (Joewanda/Trustkota.com)

SERANG TRUSKOTA – Pengadaan Enam unit Kapal 30 GT dan alat tangkap kepada enam Kelompok Usaha Bersama (KUB) bermasalah. Pengadaan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten tahun 2014 senilai Rp 8.814.630.000 dinyatakan tidak memenuhi ketentuan.

Pernyataan itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap laporan keuangan Pemprov Banten tahun 2014.

Menyikapi temuan tersebut, Penggiat Komite Gerakan Kawal (Tegak) Demokrasi Samsul Bahri menegaskan, LHP BPK sudah cukup menjadi bukti awal aparat penegak hukum menyelidiki apakah terdapat unsur tindak pidana korupsi atau tidak dalam pengadaan kapal tersebut.

“Jika dibaca temuannya, kesalahan ini begitu sangat sistematis, dimulai pada tahap perencanaan. Rano pada tahap awal tidak membuat tim teknis. Jadi dia lalai yang menyebabkan pekerjaan tidak sesuai ketentuan hukum,” kata Samsul, kepada pers, Kamis (27/8/2015), di Kota Serang.

Samsul menganjurkan agar KPK turun tangan menyikapi temuan tersebut. “Terlebih ada dugaan keterlibatan Rano,” tegas Samsul.

Diketahui, dalam temuan tersebut, BPK juga menyatakan, penyusunan harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada pengerjaan kapal tidak mempunyai dasar yang jelas. Berikutnya, pemenang lelang pembuatan kapal yaitu PT KM tidak melengkapi beberapa dokumen persyaratan lelang.

Selain itu, denda keterlambatan Rp440.731.500 dari pengusaha kepada pemerintah belum dipungut. Dan terakhir yang menjadi temuan BPK adalah beberapa item pekerjaan dalam pembuatan kapal belum dipenuhi senilai Rp486.695.000. (joe)