Tidak Terima Diliput, Kades Narimbang Mulya Usir Wartawan

Tidak Terima Diliput, Kades Narimbang Mulya Usir Wartawan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Tidak Terima Diliput, Kades Narimbang Mulya Usir Wartawan, Berita860

Tidak Terima Diliput, Kades Narimbang Mulya Usir Wartawan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Tidak Terima Diliput, Kades Narimbang Mulya Usir Wartawan, 860, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Tidak Terima Diliput, Kades Narimbang Mulya Usir Wartawan

Kades Narimbang Mulia Pipin Suryani Sari (Kerudung merah) ketika musyawarah
Kades Narimbang Mulia Pipin Suryani Sari (Kerudung merah) ketika musyawarah

LEBAK, TRUSTKOTA – Kades Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung Pipin Suryani Sari usir wartawan. Alasan, pelaksanaan musyawarah antara dirinya dengan pihak salah satu keluarga warganya  tidak mau diliput atau tercium media.

“Ada apa wartawan kemari ? , siapa yang mengundang ? Jangan sembarang ekspose,” Hardik sang Kades dalam ruangan kantornya ketika melakukan musyawarah terkait dengan sengketa pengurusan surat tanah salah satu warganya, Selasa (27/1/2015).

Musyawarah yang berlangsung terkait permintaan Surat Keterangan tidak bersengketa oleh pihak keluarga Tini  kepada kepala Desa menuai Kontra.

Dalam permasalahan ini Kepala Desa Narimbang MuLya Pipin Suryani Sari ,meminta biaya surat pengurusan surat tanah tidak bersengketa ini sebesar Rp.4.000.000,- kepada salah satu warganya bernama Tini  tersebut.

“Ya, Awalnya memang benar kami diminta membayar biaya sebesar Rp.4.000.000 oleh Kepala Desa, Padahal yang saya tau biaya untuk mengurus hal seperti itu hanya Rp.250.000. Saja.”Kata Tini  kepada wartawan.

Lanjut Tini , pihaknya meminta surat itu untuk urusan Jual Beli Tanah turun temurun , dengan luas sekitar 350 m2 . Saat itu, sambung Ade, pihaknya datang ke kantor desa bersama keluarga, meminta kepala desa untuk menandatangani dan mengeluarkan surat tanah tidak bersengketa.

” Saat itu kami memberikan uang sebesar Rp 250 ribu, tapi ditolak dan ibu kepala desa meminta sebesar Rp 4 juta. Kami merasa keberatan. ,” kata Tini.

Namun hal ini dibantah oleh kepala desa tersebut. Menurutnya, terkait dengan hal ini sudah dianggap selesai, karena sudah musyawarah dengan pihak keluarga Tini atau Ade

” Mau, apa wartawan kesini. Semuanya sudah tidak ada masalah kok, wartawan jangan ikut campur ” kata Pipin sambil membanting pintu kantor desanya agar musyawarahnya tidak diliput wartawan.

Sementara itu ketua Bidang Ekonomi PWI Lebak, Yayat Rismunadi menyesalkan sikap kepala desa yang menghalanghalangi tugas wartawan dalam melakukan peliputan. Sebab hal itu bertentangan UU Pokok Pers 40 tahun 1999. Selain itu, kata Yayat, wartawan dalam melakukan peliputan tidak harus diundang saja. Tetapi wartawan juga harus bisa mampu mencari berita sesuai kapasitas dan menjunjung tinggi  etika jurnalistik .

” Kades yang seperti itu, jelas kades arogan, dan tidak paham tufoksi wartawan. Mustinya Ia tak perlu marah-marah, bicara saja baik-baik, kepada wartawan yang ada disitu. Wartawan juga kan manusia, ” kata Yayat.(Riz)