Tidak Laksanakan Verifikasi Faktual, Ibnu Jandi Nilai KPU Banten Cacat Hukum

Tidak Laksanakan Verifikasi Faktual, Ibnu Jandi Nilai KPU Banten Cacat Hukum, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Tidak Laksanakan Verifikasi Faktual, Ibnu Jandi Nilai KPU Banten Cacat Hukum, Berita177

Tidak Laksanakan Verifikasi Faktual, Ibnu Jandi Nilai KPU Banten Cacat Hukum, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Tidak Laksanakan Verifikasi Faktual, Ibnu Jandi Nilai KPU Banten Cacat Hukum, 177, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Tidak Laksanakan Verifikasi Faktual, Ibnu Jandi Nilai KPU Banten Cacat Hukum

DIrektur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi.
DIrektur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi.

TRUSTKOTACOM – Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi menilai, jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, melaksanakan perintah putusan MK, tidak sebagaimana mestinya berdasarkan pendekatan hukum, UU no 32 tahun 2004 jo UU NO 12 TH 2008-PP no 6 tahun 2005 jo P no 49 tahun 2008-PER-KPU no 9 tahun 2012, dipastikan cacat hukum.

“Jika KPU Banten melakukan verifikasi ulang tidak melakukan verifikasi faktual tehadap sejumlah Parpol Pengusung, maka KPU Banten, abay terhadap peraturan dan perundang-undangan.┬áDan jika didapati dan ditemukan ada sejumlah Parpol pengusung yang tidak cukup 15% dukungan Parpol, maka itu artinya bisa dikatakan ada peserta Pilkada 2013 yang tidak cukup dukungan 15% tetapi tetap menjadi peserta, akibat keputusan DKPP yang cacat hukum tetap dilaksanakan oleh KPU Banten,” urainya.

Menurutnya, MK hanya menunggu kepastian dari KPU Banten dari hasil Verifikasi ulang dimaksud, dan KPU banten harus mengatakan siapa yang layak dan yang tidak layak menjadi peserta Pemilukada tersebut.

“Dengan ini, jika MK berkehendak lain, maka apakah MK akan memutuskan PSU. Dan kalau PSU yang layak menjadi peserta adalah hanya Paslon nomor urut 2, Syukur-Hilmi dan Paslon nomor urut 3 Dedi Gumelar (Miing)-Suratno. Karena kedua Paslon ini cukup dukungan Parpol 15%, dan tidak ada dukungan Parpol yang masih diketuai Pelaksana Tugas (Plt),” kata Ibnu Jandi yang juga sebagai Dosen UMT Tangerang.

Jandi menambahkan, jika MK berkehendak lain juga, maka harus ada yang di diskualifikasi dengan alasan ada peserta lain yang didukung oleh Plt Parpol.

“Dan jika MK memandang bahwasanya Pemilukada Kota Tangerang 2013 adalah cacat hukum, maka Pemilukada Kota Tangerang 2013 harus kembali pada titik nol,” tegasnya.

Sementara, Ketua KPU Provinsi Banten, saat dikonfirmasi melalui BlackBerry Mesenger (BBM) tidak menjawab. Begitupun saat dihubungi melalui telepon selulernya. (ges)

HipnoGasm 250 x 250

Berita Terkait