Tidak Ada Pungutan Biaya di Program Prona

Tidak Ada Pungutan Biaya di Program Prona, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Tidak Ada Pungutan Biaya di Program Prona, Berita237

Tidak Ada Pungutan Biaya di Program Prona, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Tidak Ada Pungutan Biaya di Program Prona, 237, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Tidak Ada Pungutan Biaya di Program Prona

lebak

TRUSTKOTACOM – Proyek Nasional Agraria (Prona) dibiaya oleh APBN, dengan kata lain biaya prona tersebut ditanggung oleh pemerintah dari APBN, kecuali biaya materai dan poto copy berkas-berkas persyaratan pengajuan prona atau kelengkapan persyaratan dokumen pemohon lainya.

“Dalam program ini Pada dasarnya tidak boleh ada pungutan, karena biayanya sudah ditanggung oleh pemerintah, kecuali biaya materai dan dokumen pendukung pemohon lainnya, diantaranya akta hibah,” kata Indra Pernando Kasi hak tanah dan pendaftaran tanah BPN Kabupaten Lebak, di kantornya, Rabu (03/04/2013).

Terkait perbedaan prona dengan ajudikasi, kata Indra, bedanya ajudikasi sistem matik, sementara prona sifat sporadik dari kepala desa ke pemerintah pusat. Tapi itu semua, kata Indra sama-sama program pensertifikatan tanah

“Kami tidak pernah melakukan pungutan, terkait program prona ini. Jadi jika ada yang mengatasnamakan ataiu membawa-bawa nama institusi kami (BPN-Red) , akan kami laporkan ke aparat penegak hukum. Perlu diketahui suka ada juga. Kepala desa yang mau ngasih uang ke saya, tapi saya tolak,” imbuh Indra

Sementara itu, Kades Wantisari Rahmat mengaku keberatan proyek pensertifikatan tanah didesanya menggunakan istilah ajudikasi, karena didesanya tidak ada program tersebut, yang ada kata Rahmat program prona. Alasanya, kalau prona prosedurnya diusulkan dari desa, sementara ajudikasi langsung dari pusat. Meski demikian, Rahmat tidak membantah bahwa program prona didesanya dikenakan biaya RP 500 ribu per-buku atau bidang.

“Nilai segitu sudah berdasarkan hasil musyawarah mupakat dengan camat, BPN dan Kades. Dan saya pikir wajar biaya sebesar itu, sebab jika bikin sendiri nilainya jutaan. Di desa kami yang mendapat program prona ini berjumlah 565 bidang dari 800 bidang yang diusulkan,” kilah Rahmat

Seperti diketahui, sebelumnya sejumlah warga desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak yang mendapatkan prona   mengeluh. Pasalnya, untuk satu sertifikat tersebut, mereka dikenakan biaya Rp 500 ribu per bidang. Padahal, berdasarkan ketentuan penerima program ajudikasi ini digratiskan dari semua biaya, kecuali biaya materai dan poto copy dokumen tanah milik warga penerima porgram tersebut.

“Kami bukan tidak mau, tapi kalau nilainya 500 ribu itu kemahalan, sebab di desa-desa lain yang kami tahu nilainya paling tinggi hanya  250 ribu,” kata salah seorang warga desa Wantisari, yang namanya tidak mau disebutkan. (yar)