Tangsel Klaim Ratusan Koperasi Bodong dari Kabupaten Tangerang

Tangsel Klaim Ratusan Koperasi Bodong dari Kabupaten Tangerang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Tangsel Klaim Ratusan Koperasi Bodong dari Kabupaten Tangerang, Berita109

Tangsel Klaim Ratusan Koperasi Bodong dari Kabupaten Tangerang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Tangsel Klaim Ratusan Koperasi Bodong dari Kabupaten Tangerang, 109, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Tangsel Klaim Ratusan Koperasi Bodong dari Kabupaten Tangerang

Ilustrasi
Ilustrasi

TRUSTKOTACOM-Ada hal yang mengejutkan pada dunia koperasi di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Sedikitnya, 213 koperasi di wilayah yang dipimpin Walikota Tangerang Airin Rahmi Diany itu, bodong.

Hal tersebut diketahui setelah Dinas Koperasi dan UKM Kota Tangsel menginventarisir koperasi di wilayahnya. Kenapa ada banyak koperasi bodong? pihak Dinas Koperasi dan UKM Tangsel mengatakan ratusan koperasi bodong tersebut berdiri sebelum Kota Tangerang dimekarkan.

“Umumnya koperasi yang tidak jelas itu berdiri sebelum Kota Tangsel dimekarkan dari Kabupaten Tangerang,” kata Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Tangsel, Nurhayati

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Warman Syanudin, saat Sosialisasi Pembubaran Koperasi Tidak Aktif di Serpong, Kamis (24/4/2014) menjelaskan,  jumlah koperasi di Tangsel sebanyak 515 koperasi dan sebanyak 213 tidak aktif lagi.

“Data terkait ratusan koperasi tidak jelas itu merupakan hasil inventarisasi yang telah dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Tangsel, selama dua tahun terakhir. Sudah kami data. Hasilnya, ada 213 koperasi yang tidak jelas keberadaannya,” terangnya.

Menurut Warman, pembubaran ijin koperasi dimaksud bisa dilakukan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 1994, tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah. Dan ratusan koperasi bodong tersebut,  memenuhi syarat untuk dibubarkan.

“Dalam PP diatur, bahwa koperasi bisa dibubarkan bila tidak melakukan usaha secara nyata selama 2 tahun berturut-turut dan koperasi yang tidak diketahui alamatnya hingga tidak jelasnya keberadaan koperasi,” tambah Warman. (Qy)