SPPT Belum Dibalik Nama, PBB Lahan Waduk Karian Di Lebak Jadi Beban Desa

SPPT Belum Dibalik Nama, PBB Lahan Waduk Karian Di Lebak Jadi Beban Desa, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, SPPT Belum Dibalik Nama, PBB Lahan Waduk Karian Di Lebak Jadi Beban Desa, Berita597

SPPT Belum Dibalik Nama, PBB Lahan Waduk Karian Di Lebak Jadi Beban Desa, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, SPPT Belum Dibalik Nama, PBB Lahan Waduk Karian Di Lebak Jadi Beban Desa, 597, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, SPPT Belum Dibalik Nama, PBB Lahan Waduk Karian Di Lebak Jadi Beban Desa

Ilustrasi (Net).
Ilustrasi (Net).

LEBAK,TRUSTKOTA- Sejumlah aparatur Desa di Kecamatan Sajira mengeluhkan Pajak Bumi Bangunan (PBB-) tanah yang telah dibebaskan waduk Karian masih menjadi beban warga, Pasalnya SPPT tanah tersebut masih atas nama warga sehingga membuat warga enggan untuk membayar PBB dan ini menjadi beban Desa.

Hal itu dikatakan aparatur Desa setempat usai Lepas sambut Camat di kantor Kecamatan Sajira Rabu (25/02).

“ Desa Pajagan dari jumlah luas 900 hektar,sebanyak sekitar 425 hektar yang telah dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan waduk Karian,namun SPPT dari lahan tersebut masih atas nama warga sehingga otomatis saat pembayaran dari PBB itu masih dibebankan kepada warga namun warga enggan untuk membayarnya,sehingga otomatis menjadi beban kepada pihak Desa untuk melunasi PBB tersebut dan jumlahnya sekira 30 juta lebih,hingga kini belum terbayarkan ” ujar salah seorang aparatur desa Pajagan yang enggan disebutkan namanya , usai pisah sambut Camat Kecamatan Sajira, di Kantor Kecamatan setempat, Rabu (25/2/2015)

Menurut aparat desa tersebut, semestinya tanah yang telah dibebaskan oleh Balai besar, SPPT warga tersebut langsung dibaliknamakan atas nama pembeli.

”  sehingga tidak menjadi beban warga dan pemerintahan Desa saat pembayaran PBB tiba, dan ini merupakan satu permasalahan yang harus dibenahi oleh pemerintah ” katanya.

Hal senada dikatakan Adna Wijaya Pjs.Kades Mekarsari. Menurutnya, sekitar 120 hektar di Desa Mekarsari yang telah dibebaskan namun SPPT nya masih atas nama warga sehingga ini juga menjadi beban Desa saat pembayaran PBB tiba.

“ tahun 2014 lalu saja PBB Mekarsari sebesar 53 juta ada kemungkinan tahun depan setengahnya tidak dibayar warga karena tanahnya telah dibebaskan ” Katanya.

Menanggapi hal ini, Camat Kecamatan Sajira Yadi Riyadi yang baru menjabat dan menggantikan Camat Ahmad Dimyati mengatakan, pihaknya  berjanji akan melakukan pembenahan bidang pertanahan di Kecamatan Sajira

” Insyaallah akan kami benahi permasalahan yang dikeluhkan para aparatur Desa , disamping akan mengagendakan pengajian rutin tiap bulan”kata Yadi. (Riz)