SPj Biro Kesra Pemrov Banten Rp9,76 M Dipertanyakan

SPj Biro Kesra Pemrov Banten Rp9,76 M Dipertanyakan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, SPj Biro Kesra Pemrov Banten Rp9,76 M Dipertanyakan, Berita897

SPj Biro Kesra Pemrov Banten Rp9,76 M Dipertanyakan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, SPj Biro Kesra Pemrov Banten Rp9,76 M Dipertanyakan, 897, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, SPj Biro Kesra Pemrov Banten Rp9,76 M Dipertanyakan

PhotoEditor1440602799621

TRUSTKOTA SERANG – Surat pertanggungjawaban (SPj) yang dibuat Biro Kesra Pemprov Banten atas temuan BPK tahun 2014 dipertanyakan.

Sumber di internal Pemprov Banten menyatakan, SPj yang dibuat Biro Kesra itu asal jadi untuk memenuhi syarat administrasi.

“BPK menemukan pengeluaran bansos tidak terencana senilai Rp 9,76 miliar pada Biro Kesra yang tidak didukung kelengkapan dokumen pengajuan. Kemudian mereka menindaklanjuti temuan itu. Saat dicek, SPj tindaklanjut temuan itu banyak yang asal jadi,” ungkap salah seorang sumber.

Hal lain, hibah uang usulan Biro Kesra tahun 2014 silam senilai Rp 57,9 miliar kepada 162 lembaga diduga tidak ada rekomendasi kepala Biro Kesra kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Terlebih, ada dugaan sejumlah lembaga dimaksud tidak utuh menerima bantuan. Kebanyakan lembaga penerima bantuan adalah ormas, masjid, ponpes, dan majelis taklim.

Terpisah, penggiat antikorupsi Rudi Hartono juga mempertanyakan sejumlah item belanja langsung tahun 2015 di Biro Kesra yang tidak rasional.

“Contohnya soal kajian peningkatan kemakmuran Masjid Raya Al Bantani yang nilainya mencapai Rp 450 juta. Belum lagi terkait sosialisasi bantuan masyarakat berbasis online yang mencapai Rp 603 juta, juga tidak logis,” papar Rudi.

Sementara, Saat sampai berita ini diterbitkan pada Kamis malam, Kepala Biro Kesra Pemprov Banten Irvan Santoso belum bisa dikonfirmasi. (tan/joe)