Sosialisasi Pajak Penerangan Jalan di Ciledug, BPKD Kota Tangerang Optimis Capai Target

Sosialisasi Pajak Penerangan Jalan di Ciledug, BPKD Kota Tangerang Optimis Capai Target, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Sosialisasi Pajak Penerangan Jalan di Ciledug, BPKD Kota Tangerang Optimis Capai Target, Berita198

Acara dibuka oleh salah satu Kabid di BPKD ( Deddy Nandung Jumantoro SSTP MSi ) kebetulan diwaktu yg sama Kepala Badan dan Sekban ada rapat Anggaran .didampingi oleh Camat Ciledug ( Syarifudin Harja Winata SSos MM.
Acara dibuka oleh salah satu Kabid di BPKD ( Deddy Nandung Jumantoro SSTP MSi ) kebetulan diwaktu yg sama Kepala Badan dan Sekban ada rapat Anggaran .didampingi oleh Camat Ciledug ( Syarifudin Harja Winata SSos MM.

TRUST CILEDUG-Sebagai pemasukan negara, pajak mempunyai peran penting untuk keberlangsungan pemerintahan. Tentunya, hal ini berkaitan agar roda pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai dan bisa terus ditingkatkan.

Tidak heran, jika pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggenjot target pendapatan pajak agar program-program pembangunan bagi masyarakat bisa berjalan maksimal. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD).

Berbagai upaya juga dilakukan BPKD Kota Tangerang agar pembangunan di daerah ini terus berjalan meski di tengah dihadapi Pandemi Covid-19. Salah satunya dengan cara terus menerus mensosialisasikan sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

Bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN), Kepala BPKD Kota Tangerang, H Karsidi membuka sosialisasi PPJ di Kantor Kecamatan Ciledug Kamis (26/11/2020). Kegiatan tersebut juga dihadiri Camat Ciledug dan jajaranya, kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Ciledug.

Menurut H Karsidi, Selama pandemi ini ada tiga faktor pajak yang memiliki rating tinggi, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

“Jadi kami juga mengajak masyarakat untuk selalu tertib aturan dengan menggunakan listrik legal yang ada PPJ-nya,” kata Karsidi, usai membuka sosialisasi.

Dengan tidak adanya masyarakat yang memakai listrik secara ilegal, akan berdampak pada penerimaan pajak Pemkot Tangerang dari sektor PPJ.

“Target PPJ tahun ini (tahun 2020) sebesar Rp. 196 miliar. Untuk mencapai target tersebut, sosialisasi sangat penting dilakukan agar tidak ada masyarakat yang menggunakan listrik secara ilegal,” ungkap Karsidi.

Karsidi berharap, peserta sosialisasi bisa meneruskan semua informasi yang sudah dipaparkan tim BPKD maupun dari perwakilan PLN. Sehingga, masyarakat bisa lebih memahami bahwa pajak PPJ adalah kewajiban yang harus dibayar.

“Pajak adalah sumber penghasilan pemerintah untuk pembangunan. Dengan menggunakan listrik secara benar, otomatis pajaknya bisa masuk ke Pemkot Tangerang. Nah, pajak itu akan kita kembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan segala bidang. Masyarakat juga yang akan menikmati,” papar Karsidi.

Secara panjang lebar Karsidi menjelaskan, PPJ di Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan.

“Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Dan pelanggan listrik adalah orang dan atau badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari PLN atau bukan PLN,” ucap Karsidi.

Karsidi juga mengungkapkan, Objek Pajak PPJ adalah sebagai berikut:
1. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

2. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada angka (1), meliputi seluruh pembangkit listrik.

3. Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada angka (1), adalah:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan azas timbal balik;

3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 KVA (dua ratus Kilo Volt Amper) yang tidak memerlukan Izin dari instansi teknis terkait.
Sementara subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

Untuk tarif PPJ adalah sebagai berikut:
1. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3% (tiga persen).

2. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang berdaya 450 watt sebesar 0% (nol persen).

Sementara untuk dasar pengenaan pajak PPJ adalah sebagai berikut:
1. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.

2. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada angka (1) ditetapkan:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh / variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;

2. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten;

3. Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketetapan Nilai Jual pada PLN yang berlaku pada saat yang sama. (**/ADV)