Soal Pembangunan Apartemen Midetowne, DPRD Desak Penegak Perda Bertindak 

Soal Pembangunan Apartemen Midetowne, DPRD Desak Penegak Perda Bertindak , www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Soal Pembangunan Apartemen Midetowne, DPRD Desak Penegak Perda Bertindak , Berita874

Soal Pembangunan Apartemen Midetowne, DPRD Desak Penegak Perda Bertindak , www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Soal Pembangunan Apartemen Midetowne, DPRD Desak Penegak Perda Bertindak , 874, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Soal Pembangunan Apartemen Midetowne, DPRD Desak Penegak Perda Bertindak 

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Mad Romli.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Mad Romli.

TIGARAKSA TRUSTKOTA – Belum adanya kejelasan mengenai perizinan Apartemen Midetown, milik Sumarecon, Serpong sampai saat ini, membuat DPRD Kabupaten Tangerang semakin geram.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Mad Romli, mendesak penegak Peraturan Daerah (Perda), dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kabupaten Tangerang, melakukan tindakan.

“Sebagai penegak Perda Satpol PP harus bertindak atas persoalan ini. Jika sampai saat ini pihak pengembang belum bisa menunjukan perizinannya berarti memang tidak ada. Kenapa mereka sudah melakukan pembangunan,” kata Mad Romli.

Menurut politisi Partai Golkar ini, dalam waktu dekat ini pemanggilan terhadap pengembang apartemen tersebut akan segera dilayangkan.

“Secepatnya akan kita panggil pihak Midetown. Apalagi sampai saat ini, ketentuan-ketentuan perizinannya belum mereka perlihatkan sesuai janjinya saat pemanggilan pertama kita lakukan,” tegas Romli.

Midetown Belum Ada Amdal

Pembangunan Apartemen Midetown dipastikan tidak melalui Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Hal tersebut ditegaskan oleh Iskandar, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

“Saya pastikan tidak ada Andal untuk pembangunan apartemen itu. Karena sampai saat ini, saya sebagai Ketua LPM belum di undang oleh pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan BP2T,” tegas Iskandar.

Iskandar menjelaskan, Amdal terbit setelah adanya pembahasan-pembahasan sejumlah pihak terkait baik BP2T, Dinas Lingkungan Hidup, LPM mewakili masyarakat, lurah, camat dan pihak-pihak lain yang berkopten dalam penerbitan Amdal. Untuk pembahasan AMDAL LPM diundang karena mewakili masyarakat.

“LPM selaku wakil masyarakat sampai saat ini belum pernah dipanggil atau di undang untuk membahas Amdal Apartemen Midetown,” tambah Iskandar.

Seperti diketahui, sebelumnya DPRD melalui Komisi II telah memanggil pengembang Midetown. Pada kesempatan itu, pihak pengembang belum bisa menunjukan perizinannya.

Pengembang melalui perwakilanya, berjanji akan memperlihatkan dan memberikan salinan dokumen perizinan Midetown, namun sampai saat belum bisa menunjukan. (Cun/red)