Soal Kasus Pinjaman Bank Jabar, Aktivis Dukung KPK Ambil Alih

Soal Kasus Pinjaman Bank Jabar, Aktivis Dukung KPK Ambil Alih, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Soal Kasus Pinjaman Bank Jabar, Aktivis Dukung KPK Ambil Alih, Berita781

Soal Kasus Pinjaman Bank Jabar, Aktivis Dukung KPK Ambil Alih, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Soal Kasus Pinjaman Bank Jabar, Aktivis Dukung KPK Ambil Alih, 781, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Soal Kasus Pinjaman Bank Jabar, Aktivis Dukung KPK Ambil Alih

Ilustrasi
Ilustrasi

TRUSTKOTACOM -  Sejumlah aktivis di Kabupaten Pandeglang menyatakan mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berencana mengambil alih kasus dugaan korupsi penggunaan dana pinjaman Pemkab Pandeglang ke Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Pandeglang, tahun anggaran (TA) 2006 sebesar Rp200 miliar.

Para aktivis mendesak aparat penegak hukum untuk kembali mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di Pemkab Pandeglang, pada masa kepemimpinan Bupati Dimyati Natakusumah.

“Kalau memang proses hukumnya belum tuntas, ya aparat penegak hukum harus menyelesaikannya. Kami sangat mendukung langkah KPK yang akan mengambil alih kasus pinjaman Rp200 miliar ini,” tegas Sekjen FK-LSM Kabupaten Pandeglang, Aap Aptadi kepada wartawan.

Aap berharap, KPK bisa bisa mengusut tuntas dugaan korupsi penggunaan dana pinjaman daerah senilai Rp200 miliar itu. Sebab, sejak kasus itu muncul pada 2006, hingga kini kasusnya belum tuntas. Sedangkan, untuk kasus suap sudah selesai dan berketetapan hukum  dengan menghukun mantan Ketua DPRD Pandeglang, HM Acang Wakil Ketua DPRD Wadudi, dan Kasi Perkreditan BJB Cabang Pandeglang, Dendi Darmawan.

“Kasus ini baru selesai pada tahap suap dalam proses pinjaman, tetapi pada penggunaan dana tersebut belum tuntas. Masyarakat sangat menantikan episode terbaru kasus yang diduga melibatkan para petinggi di Kabupaten Pandeglang,” pintanya.

Dalam waktu dekat, lanjut mantan anggota DPRD Banten ini, pihaknya akan turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan pengusutan kasus tersebut. “Kami akan menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan kasus ini,” pungkasnya.

Senada dikatakan aktivis Pemantau Aset Negara Republik Indonesia (PANRI) Banten, Aang Kunaefi. Kata dia, pihaknya mendukung penuh langkah KPK untuk mengambil alih kasus pinjaman Pemkab Pandeglang ke BJB Cabang Pandeglang sebesar Rp200 miliar.

Menurutnya, penggunaan dana pinjaman sebesar Rp200 miliar masih menggantung dan patut dipertanyakan. Sebab, selama ini dana tersebut diduga tidak terserap dan digunakan sebagaimana mestinya. Lanjut Aang, pinjaman dana tersebut digunakan untuk dua dinas yakni Dinas Pendidikan (Dindik) sebesar 70 persen dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) 30 persen. “Penggunaan dana itu masih tanda tanya. Jika pada proses pinjamannya saja sudah melanggar hukum, kemungkinan pada penggunaannya juga akan melanggar hukum,” terangnya.

Aang menambahkan, untuk mengobati rasa keadilan rakyat yang sudah terkoyak, aparat penegak hukum harus kembali membuka tabir  dugaan korupsi tersebut. Jangan sampai kasus ini terhenti dan menjadi beban masyarakat Pandeglang yang harus mengembalikan dana pinjaman. Sebab, tambahnya, akibat pinjaman sebesar Rp200 miliar itu  beban daerah untuk membayar hutang melalui APBD meningkat.

“Kami harapkan KPK segera turun ke Pandeglang dan melakukan uji petik hasil penggunaan dana pinjaman itu. Apabila penggunaanya tidak sesuai, berarti ada kerugian negara dan itu merupakan tindak pidana korupsi,” pintanya. (mor)