Soal Ijazah Balon Kades, Panitia Diminta Lakukan Verifikasi Faktual‎

Soal Ijazah Balon Kades, Panitia Diminta Lakukan Verifikasi Faktual‎, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Soal Ijazah Balon Kades, Panitia Diminta Lakukan Verifikasi Faktual‎, Berita705

Soal Ijazah Balon Kades, Panitia Diminta Lakukan Verifikasi Faktual‎, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Soal Ijazah Balon Kades, Panitia Diminta Lakukan Verifikasi Faktual‎, 705, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Soal Ijazah Balon Kades, Panitia Diminta Lakukan Verifikasi Faktual‎

IMG_20150317_1944172-300x200

‎LEBAK,TRUSTKOTA- Soal Ijazah bakal calon kepala desa (balonkades) panitia diminta selektif dalam melakukan verifikasi terhadap salah satu persyaratan tersebut. Sebab salah satu syarat ini dianggap menjadi barometer dalam menilai kualitas SDM.‎

” Kami meminta panitia benar-benar selektif dalam melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas bakal calon kades. Sebab tidak menutup kemungkinan ijazah yang digunakan didapatkan dengan cara-cara tidak normal, ” Ujar Aktivis pemerhati. Kebijkan publik di Kabupaten Lebak Ahmad Hakiki Hakim, Rabu (24/6).

Panitia dan tim pembina pelaksanaan Pilkdes serentak yang akan di gelar 30 Agustus. 2015 mendatang, kata Kiki,‎ harus benar-benar selektif dalammeneliti dan memverifikasi kebenaran Ijazah para balon kades.‎Meski Peraturan Bupati Lebak No. 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pemilihan Kepala Desa Serentak ini , sambung Kiki kurang tegas khususnya teknis
verifikasi dan/atau penelitian administratif persyaratan balonkades.

” Terutama Ijazah yang tidak normal sesuai pendidikan yang ditempuh terutama Ijazah Paket dan/atau Ijazah Ujian Persamaan
(UPER). Sebab tidak menutup kemungkinan atau diduga ada yang didapatkan dengan cara yang tidak normal ,” Katanya.

Untuk persyaratan ijazah ini, lanjut Kiki, semestinya panitia baik tingkat desa ataupun ditingkat Kecamatan atau Kabupaten haru melakukan verifikasi faktual. Kemasing-masing sekolah atau lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut.‎

” Dan jangan hanya semata-mata cukup dengan Berita Acara Persetujuan Tim Pembina bahwa persyaratan administratif
para Bakal Calon Kades sudah tidak ada masalah dan/atau dianggap sudah
Lengkap ? ” Katanya.‎

Dalam seleksi balpn kades ini, sambung Kiki, Peran stakeholders pun baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten; harus memantau jalannya Pilkades Serentak di Kabupaten tersebut.

Persyaratan lain, khusus bagi mantan atau kepala desa yang mencalonkan lagi, kata Kiki, dimana mereka diwajibkan membuat ‎Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) masa
akhir jabatan; sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat (2) huruf v Perbup Lebak No.
7/2015.

” Ini pun jangan sekedar tulisan yang dirangkai oleh para Mantan Kepala Desa dan/atau Kepala Desa yang mau mencalonkan kembali tetapi‎ Panitia Pilkades harus koordinasi dengan BPD untuk menilai LPPD yang benar-benar objektif bukan sekedar laporan yang direkayasa dan Tim Pembina pun jangan sampai terpengaruh dan intervensi apalagi diduga ada permainan dan/atau dugaan penyalahgunaaan wewenang sebagai Tim Pembina ,” Kata mantan anggota KTP Lebak priode 2012-2015 ini seraya menambahkan, pihaknya akan mengawal dengan serius tahapan penelitian. Administrasi para balon kades serentak di Kabupaten Lebak ini.

Pelaksanaan pilkades serentak di Kabupaten Lebak akan digelar Minggu (30/8/2015) mendatang dan akan diikuti oleh 266 desa dari 345 desa dan kelurahan yang ada di Lebak. (Riz)