Sidang MK, Saksi Ahli Menilai Pilkada Kota Tangerang Cacat Hukum

Sidang MK, Saksi Ahli Menilai Pilkada Kota Tangerang Cacat Hukum, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Sidang MK, Saksi Ahli Menilai Pilkada Kota Tangerang Cacat Hukum, Berita991

Sidang MK, Saksi Ahli Menilai Pilkada Kota Tangerang Cacat Hukum, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Sidang MK, Saksi Ahli Menilai Pilkada Kota Tangerang Cacat Hukum, 991, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Sidang MK, Saksi Ahli Menilai Pilkada Kota Tangerang Cacat Hukum

kuasa hukum

TRUSTKOTACOM – Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Tangerang, 31 Agustus 2013 lalu terancam diulang. Pasalnya, 4 orang tim saksi ahli dari pasangan calon nomor urut 1 dan 2 menguatkan bahwa pesta demokrasi tersebut cacat hukum.

Seperti yang di sampaikan oleh 2 orang tim saksi ahli dari pemohon pasangan calon nomor urut 1, Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnain di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zulva di Gedung MK Jalan  Merdeka Barat No.8, Jakarta, Senin (23/09/2013).

Menurut Himawan Estu Subagijo dan Fajrul Fallah di hadapan Majelis hakim, pelaksanaan Pemilukada Kota Tangerang  cacat hukum, karena pasangan calon nomor urut 4, Ahmad Marju Kodri-Gatot Supridjato dan pasangan calon nomor urut 5 Arif R Wismansyah-Sachrudin yang awalnya tidak lolos karena persoalan administrasi di loloskan oleh KPU Provinsi Banten.

Hal itu dilakukan, kata Himawan, setelah KPU Provinsi Banten mendapat petunjuk dari DKPP untuk mengantikan KPUD Kota Tangerang  agar mengembalikan hak Konstitusi mereka. “Berdasarkan Pasal 109 ayat 2 UU No 15 Tahun 2011, DKPP hanya mengurusi pelanggaran etika. Bukan merubah hasil tahapan yang sudah dilakukan oleh KPUD Kota Tangerang,” kata Himawan.

Akibatnya, kata Fajrul Fallah, pelaksanaan Pemilukada cacat hukum karena dua pasangan calon yang tidak sah itu diloloskan. “Sebenarnya dengan 3 pasangan calon seperti Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnain, Abdul Syukur-Hilmi Fuad dan Tb.Deddi S Gumelar-Suratno Abubakar yang di tetapkan oleh KPU Kota Tangerang itu tidak boleh berubah karena sudah final dan mengikat,” kata Fajrul.

Senada pula dengan pernyataan 2 orang saksi ahli dari pemohon pasangan calon nomor urut 2, Abdul Syukur-Hilmy Fuad. Menurut Natabaya, pelaksanaan pemilukada itu cacat hukum, karena terdapat dua pasangan calon yang di dukung oleh satu partai Hanura, yaitu pasangan calon Nomor urut 4 Ahmad Marju Kodri-Gatot Supridjanto dan pasangan nomor urut 1, Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnain.

Selain itu, tambahnya, pasangan calon nomor 4 itu juga tidak mengikuti tahapan tes kesehatan, sehingga melanggar ketentuan yang ada.” Kami minta persoalan ini dipertimbangkan seadil-adilnya,” kata Natabaya kepada Majelis Hakim.

Sama halnya dengan Mariwara Sihaan yang menegaskan bahwa pelanggaran pemilukada yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten itu betul-betul kasat mata. Tapi banyak pihak yang membelanya.  “Ini kampungan, sudah tahu melanggar hukum. Tapi pemilukada yang  menghambiskan biaya besar tetap dilaksanakan,” kata Mariwara.

Karenanya, lanjut dia, Majelis Hakim harus memberi keputusan yang seadil-adilnya dengan sanksi yang cukup tegas. Agar Pemilukada yang  seperti ini tidak terjadi lagi di daerah-daerah lain.

Mendengar pernyataan seperti itu tim kuasa hukum dari termohon, Agus Setiawan dan terkait Andi Muhammad Asrun  tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya mengangguk-angguk setelah mendapat penjelasan bahwa DKPP adalah lembaga etika, bukan peradilan hukum dan umum. Mengingat DKPP itu juga bagian dari lembaga pelaksana Pemilu.

Kemudian oleh Majelis Hakim, sidang tersebut di tunda besok (Selasa,24/09/13) dengan menghadirkan 10 orang saksi ahli dari pihak termohon (KPU/DKPP) dan terkait, Arief R Wismansyah-Sachrudin. (sum/ges)