Sidang Kelima, Gugatan Penetapan Dua Calon Walikota Kembali Digelar

Sidang Kelima, Gugatan Penetapan Dua Calon Walikota Kembali Digelar, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Sidang Kelima, Gugatan Penetapan Dua Calon Walikota Kembali Digelar, Berita160

Sidang Kelima, Gugatan Penetapan Dua Calon Walikota Kembali Digelar, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Sidang Kelima, Gugatan Penetapan Dua Calon Walikota Kembali Digelar, 160, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Sidang Kelima, Gugatan Penetapan Dua Calon Walikota Kembali Digelar

Ilustrasi
Ilustrasi

TRUSTKOTACOM –  Jumat (23/08/2013), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Provinsi Banten kembali menggelar sidang gugatan atas keputusan KPU Banten menetapkan pasang  Arief-Sachrudin dan Ahmad Marju Kodri (AMK).

Sidang bernomor  30/G/2013/PTUN-SRG, dengan penggugat tiga pasangan calon walikota dan wakil walikota diantaranya pasangan Abdul Syukur-Hilmi Fuad, Dr. Harry Mulya Zein MSi-Iskandar dan Dedi Gumelar alias Miing-Suratno Abubakar.

Sidang kelima beragendakan jawaban T.II (bukti surat) intervensi dan penyerahan bukti surat para pihak dengan Hakim Ketua Rialam Sihitie, dan Hakim Anggota, Baiq Yuliani, Dikdik Somantri, dan Panitera Pengganti, Dhonni Adhitia Saputra.

Ketua Tim Advokasi tiga pasangan calon walikota dan wakil walikota ini, mengatakan, dalm sidang kelima itu,  pihaknya telah menyerahkan  bukti-bukti  pelanggaran oleh KPU Provinsi Banten dalam proses penambahan pasangan calon Walikota Tangerang.

“Bukti yang kami sampaikan di antaranya tahapan Pilkada Kota Tangerang, Keputusan Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu (DKPP), dan bukti Sachrudin yang sampai saat ini masih tercatat sebagai Pegawan Negeri Sipil (PNS). Kami juga menyertakan lampiran tanda tangan Sachrudin pada acara di Yogyakarta pada akhir Juli lalu mengatasnamakan sebagai Camat Pinang,” kata Irvan.

Irfan meyakini, keputusan yang diambil KPU Banten telah melanggar dan salah pengertian, terutama dalam keputusan DKPP, khususnya point 4, dimana disebutkan bahwa KPU Provinsi Banten yang diberi mandat untuk mengambil alih tugas KPU Kota Tangerang, hanya untuk memulihkan hak konstitusional kedua pasangan bakal calon Arief R Wismansyah-Sachrudin dan Ahcmad Marju Kodri-Gatot Supridjanto tanpa merugikan pasangan calon lainnya.

‎Dalam hal ini ketiga pasangan calon nomor urut 1, Harry Mulya Zein – Iskandar Zulkarnaen, nomor urut 2 Abdul Syukur – Hilmi Fuad dannomor urut 3, Dedi Gumelar alaias Miing – Suratno Abubakar. Tapi pada kenyataannya, kata Irfan KPU Provinsi Banten tidak hanya memulihkan hak konstitusional kedua pasangan bakal calon tersebut, dengan jalan merevisi tahapan pilkada guna mengakomodir hak konsitusional mereka, tapi langsung menjadikan kedua pasangan bakal calon tersebut sebagai Calon Walikota/Wakil Walikota yang akan tampil di Pemilukada Kota Tagerang, 31 Agustus 2013 nanti

.”Inilah yang dilakukan KPU Provinsi Banten. Tanpa menghargai hak konstitusional ke 3 pasangan calon lainnya, yang telah disahkan oleh KPU Kota Tangerang sesuai dengan tahapan yang berlaku,” kata Irfan.

Karenanya, tambah dia, selain mengajukan gugatan KPU Provinsi Banten ke PTUN, pihaknya juga telah meminta fatwa dari Mahkamah Agung terkait keputusan DKPP yang terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum beracara lembaga itu sendiri demi terciptanya kebenaran dan keadilan di negeri ini.

Ketua KPU Provinsi Banten, Agus Supriyatna menjelaskan, apa yang telah dilakukan oleh KPU Banten dengan mengambilalih kewenangan KPU Kota Tangerang serta melanjutkan tahapan Pilkada di daerah tersebut, merupakan amanat dari keputusan DKPP.

“Kami hanya menjalankan peraturan dan ketentuan saja, jadi kami tidak melanggar apapun. Tugas kami hanya menjalankan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,” terang Agus.‬ (ky)