Share Video Arief-Sachrudin, PNS Dilaporkan ke Panwas

Share Video Arief-Sachrudin, PNS Dilaporkan ke Panwas, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Share Video Arief-Sachrudin, PNS Dilaporkan ke Panwas, Berita493

Share Video Arief-Sachrudin, PNS Dilaporkan ke Panwas, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Share Video Arief-Sachrudin, PNS Dilaporkan ke Panwas, 493, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Share Video Arief-Sachrudin, PNS Dilaporkan ke Panwas

Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi, saat di Kantor Panwaslu Kota Tangerang, Selasa (27/08/2013).
Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi, saat di Kantor Panwaslu Kota Tangerang, Selasa (27/08/2013).

TRUSTKOTACOM – Oezank Hendra Gunawan, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang selatan (Tangsel), Selasa (27/08/2013) malam, dilaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang.

Oezank Hendra Gunawan, dilaporkan oleh Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi, lantaran diduga telah menshare atau mempublikasikan video pasangan calon Walikota / Wakil Walikota Tangerang nomor urut 5, Arief R. Wismansyah – Sachrudin, melalui media elektronik jejaring social akun facebooknya pada tanggal 24 Agustus 2013.

“Ya, kedatangan saya malam hari ini ke Panwaslu, terkait adanya dugaan pelanggaran pemilukada Kota Tangerang, yang diduga dilakukan oleh oknum PNS Kota Tangerang Selatan yang bernama Oezank hendra Gunawan. Dia ini menshare iklan pasangan Arief-Sachrudin di akun facebooknya,” kata Ibnu Jandi kepada wartawan.

Menurutnya, terlapor diduga melanggar PP nomor  53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Pasalnya, pada larangan PNS pasal 4 Ayat 15 berbunyi, setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah / wakil kepala daerah, dengan cara:

a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b. menggunakan fasilitas yg terkait dg jabatan dalam kegiatan kampanye;

c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan,seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluaraga, dan masyarakat.

“Jika panwaslu cukup cerdas dan padat menganalisa laporan saya ini, sesungguhnya ini adalah termasuk pelanggaran berat, dan sanksinya bisa dipecat dari PNS. Karena bukan hanya semata-mata menghadiri sebuah kampanye, tapi dia melakukan share video. Berarti ini merupakan faktor kesengajaan,”paparnya.

Jandi juga berharap, dalam hal ini Walikota Tangerang Selatan, H Airin Rachmi Diani dapat segera melakukan tindakan kepada pegawainya yang telah melakukan kesewenang-wenangan.

“Kalau perlu dipecat dari PNS. walikota bisa mengusulkan kepada Kemendagri dan Gubernur,” tegasnya.

Sementara, Anggota Panwaslu Kota Tangerang, Agus Muslih berjanji, pihaknya akan bekerja secara optimal, dalam menindaklanjuti laporan tersebut.

“Terkait laporan bang Ibnu jandi, soal PNS yang diduga melakukan kampanye melalui afacebooknya, saya fikir ini patut di apresiasi. Apakah dugaan ini memenuhi unsur dan tidak, saya fiqir tunggu hasil kerja panwas. Jika salah, maka kita katakan salah dan jika memang ini tidak memenuhi unsur, ya kita katakan seperti itu. Panwas bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya. (ges)

HipnoGasm 250 x 250

Berita Terkait