Rektor Untirta Imbau Konflik Horizontal di Pemilukada Tidak Meluas

Rektor Untirta Imbau Konflik Horizontal di Pemilukada Tidak Meluas, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Rektor Untirta Imbau Konflik Horizontal di Pemilukada Tidak Meluas, Berita670

Rektor Untirta Imbau Konflik Horizontal di Pemilukada Tidak Meluas, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Rektor Untirta Imbau Konflik Horizontal di Pemilukada Tidak Meluas, 670, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Rektor Untirta Imbau Konflik Horizontal di Pemilukada Tidak Meluas

Rektor Untirta dalam sebuah acara Seminar Pemilukada
Rektor Untirta dalam sebuah acara Seminar Pemilukada

SERANG TRUSTKOTA -Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Sholeh Hidayat mengatakan, dalam rangka menghadapi Pemilukada di daerah di Banten, diperlukan konsep ideal. “Karena Pilkada rentan terjadinya konflik,” ujar Sholeh Hidayat, Jum’at (31/7/2015).

Kata Sholeh, dalam menyelesaikan sengketa Pilkada telah diatur dalam undang-undang. Maka, para peserta Pemilukada dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah konstitusi (MK). “Agar tidak meluasnya konflik horizontal akibat dari Pemilukada. Demi terciptanya stabilitas daerah,” imbau Sholeh.

Menurut Rektor Untirta, tugas yang diemban setiap pilar demokrasi. Terutama bagi akademisi dan pelaksana Pemilukada adalah Bagaimana memadukan konsep teoritik dan praktik untuk menemukan sintesa model format sengketa Pilkada secara ideal.

Dosen Fisip Untirta Leo Agustino menambahkan, efek dari Peralihan sistem Pilkada, dari yang bermula sistem musyawah sampai dengan Pilkada serentak memberikan manfaat semakin munculnya pemilih-pemilih kritis.

“Namun pula memberikan akibat terjadinya ketimpangan kebijakan partai politik di pusat dan daerah,” tandasnya.

Sementara Pimpinan Lembaga Kajian Konstitusi MPR RI berharap, setiap elemen penyelesaian sengketa Pilkada, seharusnya melalui upaya mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan upaya hukum. (Den)