Rano Karno Tolak Audit Khusus Dana Silpa 2013

Rano Karno Tolak Audit Khusus Dana Silpa 2013, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Rano Karno Tolak Audit Khusus Dana Silpa 2013, Berita463

Rano Karno Tolak Audit Khusus Dana Silpa 2013, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Rano Karno Tolak Audit Khusus Dana Silpa 2013, 463, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Rano Karno Tolak Audit Khusus Dana Silpa 2013

Rano Karno Plt Gubernur Banten berfoto bersama Ketua DPRD Provinsi Banten, Aeng Khaerudin saat rapat Paripurna LKPJ, Senin, (21/04/2014).
Rano Karno Plt Gubernur Banten berfoto bersama Ketua DPRD Provinsi Banten, Aeng Khaerudin saat rapat Paripurna LKPJ, Senin, (21/04/2014).

BANTEN TRUSTKOTA – Dalam rapat Paripurna Rabu (16/07/2014), Plt Gubernur Banten Rano Karno, menolak permintaan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Banten yang meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan audit khusus atau terhadap sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) APBD Banten 2013.

Menurut Rano, pihaknya sependapat dengan hampir semua fraksi bahwa opini ini patut menjadi perhatian kita semua sehingga menjadi koreksi agar keberlangsungan pemerintahan Provinsi Banten menjadi lebih baik.

“Namun, kami berpendapat tidak perlu dilakukan audit khusus,” katanya Rano, saat memberikan jawaban di Rapat Paripurna DPRD Banten, dengan agenda memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD Banten tahun 2013.

Kata Rano, penggunaan APBD Pemprov Banten telah dilakukan pemeriksaan BPK yang dituangkan dalam LHP atas laporan keuangan Pemrov Banten tahun 2013.Dokumen LHP terdiri atas LHP atas laporan keuangan, LHP atas sistem pengendalian intern, dan LHP atas kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Sebelumnya, anggota Fraksi PKS DPRD Banten Agus Pudji Rahardjo pada rapat paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013, Kamis (10/7), meminta pimpinan Dewan agar DPRD Banten memberikan catatan terhadap serapan pelaksanaan APBD 2013.

Ia menyarankan Badan Anggaran (Banang) agar meminta BPK melakukan audit khusus terkait silpa APBD 2013 yang mencapai Rp1,06 triliun.

“Ini untuk menghindari salah tafsir, siapa nantinya yang akan bertanggung jawab? Angka ini sepihak dari Pemprov, kemudian kita sahkan, basisnya apa? Banang (Badan Anggaran-red) perlu minta audit khusus BPK karena nantinya silpa yang akan dibahas nyambung terus masuk di APBD berikutnya. Begitu salah, ke depannya akan salah terus,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Banang DPRD Banten Media Warman mengaku, dalam waktu dekat, akan berkonsultasi dengan BPK terkait hal ini. “Kita akan tanyakan, apakah angka silpa yang ada itu bisa dipakai atau tidak. Kita akan minta semacam fatwa,” jelasnya. (ky)