PPID Lebak Komitmen Berikan Layanan Informasi

PPID Lebak Komitmen Berikan Layanan Informasi, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, PPID Lebak Komitmen Berikan Layanan Informasi, Berita856

PPID Lebak Komitmen Berikan Layanan Informasi, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, PPID Lebak Komitmen Berikan Layanan Informasi, 856, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, PPID Lebak Komitmen Berikan Layanan Informasi

Ilustrasi (Net)
Ilustrasi (Net)

LEBAK,TRUSTKOTA- Pejabat Pengelola  Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lebak komitmen berikan layanan informasi dengan cepat dan tepat. Untuk itu semua SKPD yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten setempat segera memperbaharui web- nya masing, agar datanya terus uptudate. Bahkan selama pelaksanaan PPID di Kabupaten Lebak tahun 2014, permohonan informasi kepada SKPD tercatat sebanyak 55 pemohon informasi dan semuanya terpenuhi.

” Sejak Rabu (25/2) hinngga hari ini Kamis (26/2) kita menyelenggarakan Bintek PPID, Hal itu dimaksudkan agar pejabat  pengelola informasi dokumentasi memahami dan mengerti penjabaran UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada lembaga dan publik, ” Ujar Asda IV Pemkab Lebak Tajudin, Kamis (26/2/2015)

Untuk itu kata Tajudin, dengan banyaknya publik (masyarakat) baik perorangan atau kelompok yang membutuhkan keterbukaan informasi sebagaimana diatur berdasarkan  UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik kepada lembaga dan publik, Sambung Tajudin humas sekretariat daerah Kabupaten Lebak melaksnakana Bimbingan Teknis (Bintek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bagi seluruh SKPD dan kecamatan se kabupaten Lebak.

” Kita berharap dengan adanya Bintek ini, para peserta yang mengikuti Bintek tersebut, bisa dan mampu mentransformasi hasilnya dilingkungan intansi masing-masing, “. Katanya.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab. Lebak Apip Apriadi menambahkan, pihaknya berharap agar dinas – dinas atau SKPD segera memperbarui web nya supaya publik dapat mengakses informasi dengan mudah.  Sebab kata Apip dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik akan termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

” Dengan demikian itu artinya diharapkan akan mempercepat perwujudan pemerintah yang terbuka . Dan sekaligus merupakan upaya strategis mencegah praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) demi terciptanya pemerintahan yang baik (good governance)” katanya.

Bintek tersebut, kata Apip mengangkat tema Penguatan Kelembagaan PPID Pembantu untuk Mendorong Pelayanan Informasi Publik. Karena itu, sambung Apip setiap badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Adapun lingkup badan publik yang dimaksud dalam Undang-undang keterbukaan informasi publik (KIP), kata Apip yaitu meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari APBN maupun APBD dan mencakup pula organisasi non pemerintah baik yang berbadan hukum seperti LSM, perkumpulan serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana sebagian ataupun seluruhnya yang bersumber dari APBN/ APBD, sumbangan masyarakat, dan atau bantuan dari luar negeri.

“Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi” Katanya. (Riz)