PN Tipikor Vonis Suami Walikota Tangsel Lima Tahun Penjara

PN Tipikor Vonis Suami Walikota Tangsel Lima Tahun Penjara, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, PN Tipikor Vonis Suami Walikota Tangsel Lima Tahun Penjara, Berita834

PN Tipikor Vonis Suami Walikota Tangsel Lima Tahun Penjara, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, PN Tipikor Vonis Suami Walikota Tangsel Lima Tahun Penjara, 834, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, PN Tipikor Vonis Suami Walikota Tangsel Lima Tahun Penjara

ws.co.id
Terdakwa Wawan saat mengikuti sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

TRUSTKOTACOM JAKARTA- Senin (23/06/2014), Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, memvonis Chaeri Wardhana alias Wawan, suami Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany, lima tahun penjara dan denda Rp 150 juta serta subsider tiga bulan penjara.

Menurut Ketua Majelis Hakim Matheus Samiaji, adik mantan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah itu,  terbukti menyuap mantan Ketua MK, Akil Mochtar, dalam sengketa pilkada Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten

“Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Tubagus Chaeri Wardhana Chasan alias Wawan selama lima tahun, dikurangkan dari masa tahanan,” kata Hakim Ketua Matheus saat membacakan amar putusan, seperti dikutip merdeka.com.

Hakim Ketua Matheus juga mengganjar Wawan dengan pidana denda sebesar Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan. Pertimbangan memberatkan Wawan adalah mencederai nilai-nilai demokrasi dalam pemilihan kepala daerah dan tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sementara hal meringankan adalah Wawan belum pernah dihukum dan memiliki tanggungan anak yang masih kecil.

Sesaat setelah mendengarkan pembacaan putusan, Wawan nampak tidak dapat menahan tangis. Dia langsung meneteskan air mata usai Hakim Ketua Matheus mengetuk palu tanda sahnya vonis.

Hakim memutuskan, Wawan terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam kasus suap Lebak. Sementara dalam perkara Provinsi Banten, Wawan terbukti melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih Ringan dari Tuntutan 
Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa terhadap Wawan beberapa waktu lalu. Yakni hukuman 10 tahun penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Atas putusan itu, Wawan menyatakan bakal berunding dengan keluarga dan tim penasihat hukum.

“Saya akan berunding dulu dengan keluarga dan penasihat hukum. Saya minta waktu tujuh hari yang mulia,” kata pemilik sejumlah mobil mewah ini. Sementara jaksa penuntut umum pada KPK juga bersikap sama.

Sebelumnya, Advokad Susi Tur Andayani divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Putusan Susi itu dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (23/6/2014).

“Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Ketua Majelis Hakim Goysen Butarbutar seperti dikutip mediabanten.com dari kompas.com.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, hakim menilai, Susi tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi. Sebagai seorang praktisi hukum dan advokad, Susi seharusnya menjalankan profesi dengan memegang kode etik advokad. Perbuatan Susi juga dinilai telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya MK.

“Perbuatan terdakwa dapat merusak nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaran pemilihan umum kepala daerah,” lanjut hakim. Adapun hal yang meringankan, yaitu Susi sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, mengakui perbuatan, dan masih memiliki tanggungan keluarga.

Menurut hakim, Susi terbukti menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu, Akil Mochtar, terkait pengurusan sengketa Pilkada Lebak sebesar Rp 1 miliar dan Lampung Selatan sebesar Rp 500 juta.

Dalam sengketa Pilkada Lebak, Susi merupakan pengacara pasangan calon bupati Lebak dan wakil bupati Lebak, Amir Hamzah dan Kasmin. Amir-Kasmin mengajukan gugatan ke MK karena kalah suara dengan pasangan Iti Oktavia Jayabaya-Ade Sumardi.

Agar gugatan dimenangkan oleh Akil, Susi berencana menyuap Rp 1 miliar. Uang itu berasal dari adik Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardana. Dalam sengketa Pilkada Lampung Selatan, Susi merupakan pengacara pasangan calon bupati dan wakil bupati Lampung Selatan Rycko Menoza dan Eki Setyanto.

Susi juga dinilai terbukti memberikan Rp 500 juta untuk Akil. Uang itu, disebut untuk memengaruhi Akil dalam memutus permohonan keberatan hasil Pilkada Lampung Selatan yang diajukan pasangan lawan Rycko-Eki. Pihak Rycko menginginkan MK menolak permohonan keberatan itu agar pasangan Rycko-Eki tetap dinyatakan sah sebagai pemenang pilkada Lampung Selatan.

Hakim menyatakan, Susi tidak terbukti bersalah melakukan korupsi dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum KPK.

Namun, menurut hakim, Susi justru terbukti bersalah menyuap hakim sebagaimana Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hakim juga menilai Susi terbukti melanggar Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP Pidana.

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa sebelumnya, yaitu 7 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus dugaan suap sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Atas vonis ini, Susi menyatakan pikir-pikir untuk banding. (mc)