Pilkada Tangsel Memanas, Pengamat: Kerawanan Mesti Dibendung!

Pilkada Tangsel Memanas, Pengamat: Kerawanan Mesti Dibendung!, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pilkada Tangsel Memanas, Pengamat: Kerawanan Mesti Dibendung!, Berita476

Pilkada Tangsel Memanas, Pengamat: Kerawanan Mesti Dibendung!, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pilkada Tangsel Memanas, Pengamat: Kerawanan Mesti Dibendung!, 476, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pilkada Tangsel Memanas, Pengamat: Kerawanan Mesti Dibendung!

Trustkota

TANGSEL TRUSTKOTA–Pengamat Politik, Hukum dan Kebijakan Publik dari Pendidikan Insan Cita Hadi Hartono mengatakan, pemangku kebijakan harus mengantisifasi kerawanan Pilkada di Kota Tangsel.

“Kerawanan dalam Pilkada Tangsel mesti dibendung, karena cukup tinggi,” ujar Hadi Hartono kepada Truskota.Com, Sabtu (5/9/2015).

Menutut Hadi, memanasnya suhu politik di Tangsel dipicu beberapa faktor, seperti kesalahan dalam menuliskan nama saat pleno pengundian nomor urut peserta, menyusutnya jumlah daftar pemilih sementara (DPS) bila di bandingkan dengan jumlah pemilih Pilpres menjadi kerawanan yang diakibatkan oleh ketidak profesionalan penyelenggara.

“Protes keras dari salah satu timses, terkait pleno pengundian nomor urut dan pleno DPS menunjukan ketidaksiapan penyelenggara dan menimbulkan kerawanan,” tegas mantan anggota DPRD Propins Banten ini

Lanjut Hadi, lemahnya pengawasan terhadap setiap tahapan Pilkada juga mewarnai proses pelaksanaan Pilkada di Tangsel.

“Terlebih Ancaman kuasa hukum dari pasangan Ikhsan – Alin untuk melaporkan KPU dan Panwas Tangsel ke DKPP dan Kepolisian, karena dinilai berpihak kepada pasangan incumbent,” tegasnya.

Hadi menambahkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah merilis Indek Kerawanan Pemilu (IKP). Ada lima indikator utama yang menyebabkan kerawanan, yaitu profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat dan keamanan daerah.

Sedangkan, daerah yang berpotensi tinggi terhadap terjadinya kerawanan dalam Pilkada yakni Provinsi Banten menempati urutan pertama. (joe)