Pihak Berwenang Diminta Audit Anggaran KPUD

Pihak Berwenang Diminta Audit Anggaran KPUD, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pihak Berwenang Diminta Audit Anggaran KPUD, Berita837

Pihak Berwenang Diminta Audit Anggaran KPUD, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pihak Berwenang Diminta Audit Anggaran KPUD, 837, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pihak Berwenang Diminta Audit Anggaran KPUD

Ilustrasi
Ilustrasi

TRUSTKOTACOM – Perhelatan pemilukada kabupaten tangerang yang menelan anggaran hingga Rp 60 Miliyar mengundang pertanyaan dari masyarakat. Selain masalah daftar pemilih ganda dan persiapan TPS yang minim, partisipasi masyarakat dalam pemilukada juga sangat rendah.

Dari hasil pantauan dilapangan, meski alokasi anggaran untuk tiap-tiap TPS cukup besar, namun masih terlihat ada TPS yang tidak menggunakan tenda. TPS tersebut hanya memasang terpal bekas atau kardus untuk atap dan bilik suara, hal ini terlihat di beberapa TPS di wilayah pantura seperti pakuhaji, teluk naga, dan beberapa TPS ditempat lainnya.

Menurut Doly Agus Suprapto Ketua Himpunan Mahasiswa Tangerang Raya (Himata Raya), pihaknya melihat tidak ada kesiapan yang matang dari KPU kabupaten tangerang untuk pelaksanaan pemilukada ini, padahal, lanjut Doly, persiapan yang dilakukan KPU untuk hari pemungutan suara terbilang cukup lama. Namun dalam pelaksanaanya masih terkesan dadakan dan asal-asalan.

” Padahal persiapan KPU untuk hari pemungutan suara cukup lama. Namun dalam pelaksanaanya masih banyak TPS yang didirikan asal jadi. Ini menandakan ketidak profesionalan KPU dalam penyelenggaraan pemilukada,” kata Doly.

Masih kata Doly, selain TPS yang dibuat asal-asalan dan banyaknya masyarakat yang memiliki hak suara tidak terdata sebagai peserta pemilu, banyak juga surat undangan yang tidak sampai ke tangan pemilih, seperti yang terjadi di TPS 12 RW 8, sector 1C sumarecon, kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua. Dari 400 DPT yang ada, partisipasi masyarakat hanya 90 orang atau sekitar 32,5 persen. Hal tersebut terjadi akibat undangan C6 tidak terdistribusikan kepada 200 warga yang mempunyai hak pilih,

” Petugas PPS yang melakukan administrasi pengmungutan suara tidak melakukan tahapan-tahapan  administrasi  sebagaimana mestinya, padahal anggaran bintek bukanlah sedikit, namun hasil yang diberikan masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Digelontorkan kemanakah semua anggaran bintek tersebut?,” tanya Doly.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilukada, dinilai Himata Raya, sebagai tanda bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU  tidak tepat sasaran, anggaran KPU untuk sosialisasi hanya terbuang begitu saja tanpa hasil yang berarti bagi masyarakat kabupaten tangerang.

” Substansial dari sosialisasi tersebut tidak di dapatkan. KPU Kabupaten Tangerang bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya dan tugas tanggungjawabnya. KPU hanya bekerja menggugurkan kewajibanya saja dan melaksanakan tahapan-tahapan yang ada dengan cara seremonial belaka,” tegas Doly.

Himata Raya berharap agar seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tangerang membuka mata dan menyikapi dengan bijak terhadap hal-hal yang mengganjal dan adanya indikasi kecurangan penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD.

” Himata Raya meminta agar pihak–pihak yang berwenang segera melakukan invsetigasi dan audit terhadap penggunaan anggaran KPUD Kabupaten Tangerang,” ucap Doly. (cun)