Penurunan Bendera di Jayanti, Begini Pendapat Praktisi VS APBMP

Penurunan Bendera di Jayanti, Begini Pendapat Praktisi VS APBMP, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Penurunan Bendera di Jayanti, Begini Pendapat Praktisi VS APBMP, Berita379

Penurunan Bendera di Jayanti, Begini Pendapat Praktisi VS APBMP, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Penurunan Bendera di Jayanti, Begini Pendapat Praktisi VS APBMP, 379, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Penurunan Bendera di Jayanti, Begini Pendapat Praktisi VS APBMP

Akai penurunan bendera setengah tiang di Kecamatan Jayanti/Dok TRUSTKOTA.com
Akai penurunan bendera setengah tiang di Kecamatan Jayanti/Dok TRUSTKOTA.com

TRUSTKOTA TANGERANG- Aksi desakan proses hukum atas peristiwa penurunan bendera menjadi setengah tiang di Kacamatan Jayanti menuai pro kontra.

Paktisi Hukum Syaeful Hidayat mengatakan, protes terhadap kasus penurunan bendera setengah tiang oleh ormas dan sampai turun ke jalan sangat berlebihan.

“Saya katakan lebay. Tidak ada Sanksi hukum tentang menaikkan bendera setengah tiang. Apalagi hanya beberapa saat,” ujar Syaeful Hidayat kepada trustkota.com, Jumat (14/7/2017).

Namun, Syaeful Hidayat berharap para pendemo tidak melakukan pemaksaan kehendak dalam hukum.

“Yang demo itu kawan-kawan saya juga. Dan sesama aktivis dan ormas damai itu lebih bermanfaat,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Presidium Aliansi Prisai Bela Merah Putih (APBMP) menegaskan tidak sepaham dengan pendapat praktisi hukum yang mengatakan tidak ada unsur pidana saat aksi penurunan bendera merah putih setengah tiang di Kecamatan Jayanti pada 19 Juli 2017 yang lalu.

“Jelas saya tidak sependapat,” tukas Amin.

Menurut Amin, Apapila berbicara tetang tindak pidana seharusnya dapat mengkaji dengan baik unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal 24 dalam UU Nmor 24 Tahun 2017.

“Unsur pidana haruslah dilihat dari subyek hukum, obyek hukum dan peristiwa hukum, supaya tidak terjadi penyesatan terhadap publik,” tukasnya.

Papar Amin, subjek hukum pidana adalah manusia, dan jelas dengan melihat dari beberapa alat bukti yang melakukan penurunan bendera merah putih adalah manusia yang memiliki nama, tidak dalam kondisi sakit jiwa dan berusia lebih dari 14 tahun.

“Artinya subjek hukum sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tukasnya.

Dari kajian objek hukumnya, kata Amin, pelaku menurunkan benda berbentuk bendera berwaran merah dan putih yang terpasang di halaman gedung pemerintahan Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang.

“Kain berwarna merah dan putih tersebut adalah Bendera, sebagai simbol Negara Indonesia,” tegasnya.

Lanjut Amin, tidak ada dasar hukum penurunan bendera setengah tiang karena mutasi seorang camat. Terlebih tidak ada instruksi Presiden bahwa 19 Juni 2017 sebagai hari berkabung nasional.

“Atau adakah instruksi camat bahwa Jayanti pada tanggal tersebut berkabung disaat mutasi? Nah, dari peristiwa ini akan ditemukan motifnya apa yang sebenarnya terjadi, dan apa niatan penurunan bendera merah putih,” pungkasnya.

Amin yang juga Ketua Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kabupaten Tangerang mendesak agar kepolisian terus melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut. (joe)