Pengusungan Arief – Sachrudin Diduga Cacat Hukum

Pengusungan Arief – Sachrudin Diduga Cacat Hukum, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pengusungan Arief – Sachrudin Diduga Cacat Hukum, Berita960

Pengusungan Arief – Sachrudin Diduga Cacat Hukum, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pengusungan Arief – Sachrudin Diduga Cacat Hukum, 960, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pengusungan Arief – Sachrudin Diduga Cacat Hukum

Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi, saat di Sekretaris Panwaslu, Jalan Veteran, Cikokol, Kota Tangerang, Jum'at (28/06/2013) malam.
Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi, saat di Sekretaris Panwaslu, Jalan Veteran, Cikokol, Kota Tangerang, Jum'at (28/06/2013) malam.

TRUSTKOTACOM – ‎Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi, Jum’at (28/06/2013) malam, nampak membuat laporan, terkait permasalahan kepengurusan Pelaksana Tugas (Plt) Partai Demokrat (PD) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam pengusungan calon walikota/wakil walikota Tangerang, yang diduga cacat hukum, ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang.

“Sama halnya seperti tadi sore (Jum’at, 28/06/2013) saya ke KPU, yakni menyampaikan persoalan jabatan Plt di parpol Demokrat dan PKB, yang kami duga tidak bisa untuk mengusung calon di Pemilukada,” katanya.

Lanjut Jandi, karena yang di isyaratkan dalam perundang-undangan adalah berdasarkan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART), apakah dalam AD/ART partai Demokrat maupun PKB membolehkan Plt itu bisa mengusung calon di Pemilukada.

” jika tidak ada unsur klausul sedikitpun di AD/ARTnya maka pencalonan pemilukada Partai Demokrat dan PKB diduga cacat hukum,” kata Ibnu Jandi di Kantor Sekretariat Panwaslu, Jalan Veteran, Kota Tangerang.

Jandi juga menyayangkan jika dalam hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya berdasarkan Peraturan KPU No.7 tahun 2012. Sebab dirinya menilai peraturan tersebut hanya berlaku dalam pemilu legislatif  “Pemilu Nasional”.

“Menurut saya peraturan KPU No.7 Tahun 2012 Jo Peraturan KPU No.15 Th 2013 perubahan kedua atas peraturan KPU No.7 tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2014, adalah untuk kepentingan pemilu nasional atau pemilu legislatif. Karena Pemilukada punya undang-undang sendiri yaitu UU Pemerintahan Daerah No.32 Tahun 2004. Tidak bisa itu digunakan karena akan menyalahi pembuatan peraturan perundang-undangan No.12 tahun 2008,” paparnya.

Jandi menambahkan, dirinya berharap, KPU dan Panwaslu dapat bersinergi serta mampu membuat sebuah analisa pendekatan hukum yang mantap. ” Hal tersebut agar mendapat hasil yang konstitusional sehingga tidak inkonsitusional bahwa jaminan pendekatan hukum azaz kepatutan dan kepantasan kontestan ini adalah pantas dan patut menjadi peserta Pemilukada. Jangan di paksakan ketika memang peraturan itu tidak ada rujukannya, sehingga nanti hasilnya adalah cacat hukum,” tambahnya.

Sementara, Achmad Zaenil Mifta Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslu Kota Tangerang membenarkan hal itu, pihaknya juga mengaku akan mendalami terlebih dahulu surat tersebut.

” Benar, kedatangan Jandi yaitu memberikan surat perihal Pencalonan Pasangan Balon Walikota Arief-Sachrudin di duga cacat hukum. Pasalnya, dasar hukum dari Plt kepengurusan Partai Demokrat dan PKB apakah itu juga bisa mengambil kebijakanstrategis atau tidak. Selanjutnya kita akan kaji dan dalami terlebih dahulu, dan kalau pun kita membutuhkan AD/ART partai tersebut kami akan meminta partai yang bersangkutan,” pungkasnya. (ges)