Penetapan UMK Kota dan Kabupaten Tangerang Dinilai Cacat Hukum

Penetapan UMK Kota dan Kabupaten Tangerang Dinilai Cacat Hukum, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Penetapan UMK Kota dan Kabupaten Tangerang Dinilai Cacat Hukum, Berita398

Penetapan UMK Kota dan Kabupaten Tangerang Dinilai Cacat Hukum, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Penetapan UMK Kota dan Kabupaten Tangerang Dinilai Cacat Hukum, 398, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Penetapan UMK Kota dan Kabupaten Tangerang Dinilai Cacat Hukum

Sejumlah perwakilan Serikat Pekerja (SP) se-Tangerang, saat menyatakan sikap di Halaman Sekretariat Pokja Wartawan Harian Tangerang.
Sejumlah perwakilan Serikat Pekerja (SP) se-Tangerang, saat menyatakan sikap di Halaman Sekretariat Pokja Wartawan Harian Tangerang.

TRUSTKOTACOM – Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tangerang sebesar Rp 2.444.301 dan Kabupaten Tangerang, sebesar Rp 2.442.000, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, dinilai cacat hukum oleh para buruh. Pasalnya,  UMK itu, direkomendasikan secara sepihak.

Hal tersebut dikatakan, sejumlah perwakilan dari Aliansi Serikat Buruh-Serikat Pekerja Tangerang Raya, saat menggelar aksi pernyataan sikap di halaman Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian Tangerang, di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikokol, Kota Tangerang, Senin (02/12/2013).

“Dengan angka tersebut, jelas pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo),  sangat egois dan tidak mau bersikap adil kepada kaum buruh. Apindo  tidak menambahkan perhitungan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ya kami menilai cacat hukum penetapan UMK itu,” kata Koordinator Aksi, Sunarno.

Lebih lanjut mereka menilai, pemerintah Kota dan Kabupaten Tangerang, mencari selamat dan terlihat jelas takut dengan intruksi presiden (Inpres) no 9/2013, tentang kebijakan upah murah di Indonesia.

“Pihak buruh hanya menambahkan perhitungan nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan hitungan kenaikan harga kebutuhan hidup buruh, akibat kenaikan harga BBM pada Mei 2013 lalu, yang mencapai 44 persen, belum ditambahkan,” paparnya.

Untuk itu, pihaknya dengan tegas menyatakan sikap untuk menolak SK UMK 2014 Kota dan Kabupaten Tangerang, yang telah ditetapkan Gubernur Provinsi Banten pada 22 November 2013 lalu.

“Kami juga menuntut kepada walikota dan bupati Tangerang serta Gubernur Banten, untuk merevisi SK UMK tersebut dan merubahnya menjadi sebesar Rp 2.605.000 untuk UMK Kota Tangerang dan Rp 2.602.000 untuk Kabupaten Tangerang,” urainya.

Bahkan, pihaknya mengancam akan melakukan aksi mogok daerah secara besar-besaran, pada 03-05 Desember 2013 mendatang, apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

“Ratusan buruh Kota dan Kabupaten Tangerang, akan menduduki semua akses dan jalur industri serta objek vital seperti  Jalan tol Merak-Tangerang dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga menegaskan, bahwasannya ancaman tersebut merupakan puncak kekesalan mereka, lantaran kaum buruh merasa selalu diberi harapan palsu oleh pemerintah setempat.

“Untuk itu, kami imbau kepada masyarakat luas, agar tidak berburuk sangka kepada aksi yang kami lakukan, sebab aksi ini adalah perjuangan ribuan buruh dalam mencari keadilan. Dan sebelumnya kami juga meminta maaf kepada masyarakat luas, jika aksi kami nanti akan mengganggu aktivitas,” tutupnya. (ges)