Pendukug Hadi Minta Pilkades Desa Kampung Melayu Barat di Ulang

Pendukug Hadi Minta Pilkades Desa Kampung Melayu Barat di Ulang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pendukug Hadi Minta Pilkades Desa Kampung Melayu Barat di Ulang, Berita533

Pendukug Hadi Minta Pilkades Desa Kampung Melayu Barat di Ulang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pendukug Hadi Minta Pilkades Desa Kampung Melayu Barat di Ulang, 533, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pendukug Hadi Minta Pilkades Desa Kampung Melayu Barat di Ulang

ilustrasi
ilustrasi

TRUSTKOTACOM -  Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang digelar di 147 Desa di Kabupaten Tangerang, pada 30 Juni 2013 lalu, hingga kini masih menyisakan persoalan. Di Desa Kampung Melayu Barat, Kecamatan Teluk Naga, massa pendukung Hadi Wijaya meminta pelaksanaan Pilkades digelar ulang.

“Kami minta pelaksanaan Pilkades di Desa Kampung Melayu Barat digelar ulang karena diduga ada kecurangan,” kata Adi warga Rt 01/04, Senin (08/07/2013).

Para pendukung salah satu kandidat Kades yang kalah itu mensinyalir ada kejanggalan dalam pelaksanaan Pilkades beberapa waktu lalu tersebut.

“Pada saat proses  penghitungan suara, ada sejumlah kertas suara yang tidak di tanda tangan. Selain itu, ada sisa kertas suara yang dibakar tanpa diketahui saksi,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Panitia Pilkades Desa Kampung Melayu barat, Kecamatan Teluk Naga, Aja Mintarja mengaku pihaknya telah melaksanakan penyelenggaraan Pilkades sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun sisa kertas suara yang di musnahkan, itu sudah disepakati oleh para saksi dari setiap calon Kades.

“Mengenai kertas suara yang tidak di tanda tangani, kami akui itu memang kelalaian dari panitia. Tapi panitia dan saksi dari para calon sudah sepakat untuk tidak membuka dan tidak mensahkan kertas suara tersebut,” katanya.

Menurut Aja, jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil Pilkades, sebaiknya jangan hanya berasumsi tanpa didasari dengan bukti dan fakta di lapangan, lebih baik menyampaikanya melalui jalur hukum.

“Kami justru senang apabila pihak yang menduga ada kecurangan dalam hasil Pilkades, menyampaikanya melalui jalur hukum. Nantinya biar pengadilan yang memutuskan. Sehingga persoalan-persoalan Pilkades tersebut dapat terselesaikan dan tidak menjadi beban bagi kami semua anggota panitia Pilkades,” paparnya.  (ges)