Penanganan Hukum Kebocoran PAD dan Pembangunan Masjid Tak Jelas

Penanganan Hukum Kebocoran PAD dan Pembangunan Masjid Tak Jelas, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Penanganan Hukum Kebocoran PAD dan Pembangunan Masjid Tak Jelas, Berita164

Penanganan Hukum Kebocoran PAD dan Pembangunan Masjid Tak Jelas, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Penanganan Hukum Kebocoran PAD dan Pembangunan Masjid Tak Jelas, 164, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Penanganan Hukum Kebocoran PAD dan Pembangunan Masjid Tak Jelas

Ali Mujahidin, Mantan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Cilegon.
Ali Mujahidin, Mantan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Cilegon.

TRUSTKOTACOM CILEGON – Beberapa dugaan korupsi di Kota Cilegon, Banten, masih belum jelas proses hukumnya alias terkatung-katung. Hal tersebut ditegaskan oleh Ali Mujahidin, Mantan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Cilegon.

Menurut Mumu,¬† ada berbagai kebocoran PAD termasuk persoalan dugaan korupsi pembangunan masjid pemda yang sejak tahun 2006 hinggaa 2014 masih terkatung-katung. “Meski pernah dijanjikan akan segera diselesaikan tahun 2013, tetapi saat ini semua seakan menjadi sudah lewat dan lupa lagi hingga belum juga selesai,” kata Mumu kepada trustkota.com, melalui pesan Black Berry Masanger (BBM), Kamis (22/05/2014).

Mumu meminta Pansus¬†Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Walikota Cilegon, harus berani dan cerdas, karena dalam LKPJ Walikota Cilegon tahun 2013 penuh dengan rekayasa. “Disamping banyaknya rekayasa, kami mencium dugaan persoalan tukar guling aset tanah pemda dan status kepemilikan lahan pemda yang belum jelas,” ujarnya.

Mumu menambahkan, meskipun Dokumen LKPJ disajikan dengan rekayasa dan angka-angka statistik yang hebat, tetapi fakta dan kondisi Cilegon di lapangan tidak bisa ditutup dengan dokumen LKPJ. “Kami meminta kepada anggota pansus DPRD Cilegon agar cerdas dan berani menyikapi LKPJ, dan saya yakin anggota pansus LKPJ DPRD dan masyarakat Cilegon sesungguhnya sangat cerdas dan tidak mudah dibohongi,” ujar Mumu.

Untuk diketahui, saat ini LKPJ Walikota Cilegon tengah dibahas oleh Pansus LKPJ DPRD Cilegon bersama beberapa SKPD di Bandung, Jawa Barat sejak kemarin. Informasi yang berhasil dihimpun, selama tiga hari yang akan berakhir besok, Jumat 23 2014, eksekutif dan legislatif membahasnya. (kew)