Pekan Depan, Sidang Gugatan Pilkada Kota Tangerang Kembali Digelar

Pekan Depan, Sidang Gugatan Pilkada Kota Tangerang Kembali Digelar, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pekan Depan, Sidang Gugatan Pilkada Kota Tangerang Kembali Digelar, Berita976

Pekan Depan, Sidang Gugatan Pilkada Kota Tangerang Kembali Digelar, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pekan Depan, Sidang Gugatan Pilkada Kota Tangerang Kembali Digelar, 976, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pekan Depan, Sidang Gugatan Pilkada Kota Tangerang Kembali Digelar

Gedung MK
Gedung MK

TRUSTKOTACOM-Sidang perdana gugatan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Tangerang di gelar Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (19/9/2013). Sidang lanjuta akan kembali digelar MK pada pekan depan.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Hamdan Zoelva tersebut, juga hadir pihak Pemohon pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang nomor urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar dan pasangan nomor urut 2 Abdul Syukur-Hilmi fuad.

Pihak Termohon, dalam hal ini komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang dan KPU Provinsi Banten turut hadir dalam sidang tersebut.

Sedangkan pihak Terkait, pasangan Arief Wismansyah-Sachrudin diwakili oleh kuasan hukum, Muhamad Asrun dan Sumardi.

Syamsul Huda, kuasa hukum Abdul Syukur-Hilmi Fuad mengatakan, permohonan keberatan atas hasil Pilkada mengacu pada putusan KPU Kota Tangerang No.67/kpts/KPU-Kota-Tng/015.

436421/VII/2013, tentang penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dan Putusan KPU Provinsi Banten No.083/kpts/KPU.Prov-Banten/105/2013 tentang perubahan atas putusan KPU Kota Tangerang No.68/kpts/kpu kota. 015.435421/VII/2013, tentang penetapan nomor urutpaslon Walikota dan Wakil Walikota.

“Intinya kami meyakini paslon nomor urut 4 dan 5 yang ditetapkan KPU Banten itu cacat hukum dan tidak sah,” ujar Syamsul.

Syamsul menilai, keputusan DKPP No. 84 yang memerintahkan KPU Provinsi Banten untuk memulihkan hak konstitusi paslon nomor 4 dan 5 tanpa merugikan paslon lain itu inskonstitusional dan menyalahi aturan.

Sementara, usai membacakan materi gugatan, Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva sempat menanyakan tanggapan dari pihak Termohon. Namun, karena Termohon meminta waktu, maka majelis hakim menunda sidang dan akan melanjutkannya kembali pada Senin (23/9/2013), pekan depan. (kae)