PDI-Perjuangan Minta PTUN Batalkan Keputusan KPU Provinsi Banten

PDI-Perjuangan Minta PTUN Batalkan Keputusan KPU Provinsi Banten, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, PDI-Perjuangan Minta PTUN Batalkan Keputusan KPU Provinsi Banten, Berita716

PDI-Perjuangan Minta PTUN Batalkan Keputusan KPU Provinsi Banten, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, PDI-Perjuangan Minta PTUN Batalkan Keputusan KPU Provinsi Banten, 716, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, PDI-Perjuangan Minta PTUN Batalkan Keputusan KPU Provinsi Banten

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan).
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan).

TRUSTKOTACOM – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten selaku pelaksana Pemilukada Kota Tangerang, pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dengan meloloskan Pasangan Calon (Paslon) Arief-Sachrudin dan AMK-Gatot, nampaknya mendapat kecaman keras dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) selaku pengusung Paslon Miing-Suratno.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kota Tangerang Hendri Zein mengaku, pihaknya telah melayangkan surat kepada KPU Pusat dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk mengakaji ulang hasil putusan KPU Provinsi Banten tersebut.

“Kami telah layangkan surat secara marathon kepada KPU Pusat dan Bawaslu, agar mengakaji ulang hasil putusan KPU Banten dalam melaksanakan putusan DKPP. Meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar membatalkan putusan tersebut,”  kata Hendri Zein, kepada trustkota.com, Kamis (14/08/2013).

Pasalnya, pihaknya menilai ada pemasalahan subtansi undang-undang yang keluar dalam permasalahan itu. “Disini KPU Provinsi Banten dalam melaksanakan putusan DKPP itu secara copy paste. Seharusnya amar putusan tersebut dikembalikan kepada subtansi undang-undangnya. Jelas dalam putusan DKPP di poin 4 mengatakan, mengembalikan hak konstitutional Arief-Sachrudin dan AMK-Gatot. Tapi tidak secara langsung menjadi pasangan calon. Nah KPU dalam mengimplemisasikan itu salah menafsirkan,” tegasnya.

Sementara, Ketua KPU Provinsi Banten, Agus Supriatna tetap berpegang teguh dengan keputasannya dengan merujuk putusan DKPP tersebut. “KPU Provinsi Banten hanya melaksanakan putusan DKPP di poin 4 jelas, bahwasanya KPU Banten mengambil alih KPU Kota Tangerang. Kemudian juga harus mengembalikan hak konstitutional pasangan Arief-Sachrudin dan AMK-Gatot dengan mengikutsertakan sebagai peserta Pemilukada, tanpa merugikan pasangan calon lain yang telah ditetapkan,” kata Agus, usai bersilaturahmi dengan pasangan calon Miing-Ratno, di Media Center Miing, Ruko Pinangsia, Tangerang. (ges)