Paripurna Molor Dua Jam, Raperda Pendidikan Insklusif Terancam Gagal

Paripurna Molor Dua Jam, Raperda Pendidikan Insklusif Terancam Gagal, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Paripurna Molor Dua Jam, Raperda Pendidikan Insklusif Terancam Gagal, Berita287

Paripurna Molor Dua Jam, Raperda Pendidikan Insklusif Terancam Gagal, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Paripurna Molor Dua Jam, Raperda Pendidikan Insklusif Terancam Gagal, 287, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Paripurna Molor Dua Jam, Raperda Pendidikan Insklusif Terancam Gagal

Suasana Rapat Paripurna soal Empat Raperda Inisiatif DPRD Kab.Tangerang -foto : Cuni Trustkota.com
Suasana Rapat Paripurna soal Empat Raperda Inisiatif DPRD Kab.Tangerang -foto : Cuni Trustkota.com

TRUSTKOTA TANGERANG–Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang molor dua jam, Senin (12/10/2015). Seyogyanya dimulai pukul 09.00 WIB. Namun, karena anggota dewan belum datang rapat baru bisa dimulai sekitar pukul 11.00 WIB.

Pantauan Trustkota.Com, pada Rapat Paripurna penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif yang diusulkan anggota DPRD.

Wakil Bupati Tangerang Hermansyah membacakan penjelasan Pemkab Tangerang soal Raperda Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Perlindungan Usaha Kecil, Raperda Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinanan dan anggota DPRD, Raperda Pembentukan Peraturan Daerah dan Raperda Penyelenggara Pendidikan Insklusif.

Wakil Bupati Tangerang Hermansyah secara bergantian menanggapi usulan empat Raperda inisiatif dewan. Menanggapi Raperda Penyelenggaraan pendidikan Insklusif yang diusulkan Rispanel Arya dari Fraksi Hati Nurani Keadilan (HNK), Pemkab Tangerang terkesan menolak.

Sebab, dikhawatirkan berbenturan dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang.

“Untuk usulan Raperda Penyelenggara Pendidikan Insklusif agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan SKPD terkait (Dinas Pendidikan,red),” ujar Hermansyah.

Terpisah, Ketua Fraksi PDIPerjuangan Ahmad Supriadi mengatakan, meskipun kurang tegas. Penjelasan Pemkab Tangerang tersebut mengandung arti penolakan terhadap Raperda Pendidikan Insklusif.

“Bahasanya mengisyaratkan penolakan secara halus dari Pemkab Tangerang,” imbuhnya. (dra/joe)