Para Ulama di Banten Tolak RUU Ormas

Para Ulama di Banten Tolak RUU Ormas, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Para Ulama di Banten Tolak RUU Ormas, Berita640

Para Ulama di Banten Tolak RUU Ormas, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Para Ulama di Banten Tolak RUU Ormas, 640, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Para Ulama di Banten Tolak RUU Ormas

Para ulama se-Provinsi Banten membuat pernyataan sikap menolak Rancangan Undang Undang Organisasi Masyarakat (Ormas).
Para ulama se-Provinsi Banten membuat pernyataan sikap menolak Rancangan Undang Undang Organisasi Masyarakat (Ormas).

TRUSTKOTACOM – Para ulama se-Provinsi Banten membuat pernyataan sikap menolak Rancangan Undang Undang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang saat ini sedang digodok di DPR. Mereka menilai RUU Ormas dapat membungkam sikap kritis umat muslim terhadap pemerintah.

Penolakan itu disampaikan puluhan perwakilan ulama yang tergabung dalam Forum Ulama Ahlussunah Wal Jama’ah Banten ketika menggelar dialog di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang, Selasa (26/3).

Koorinator Ulama Banten Yahsin Mutahar kepada wartawan mengatakan, pihaknya menentang pembentukan RUU Ormas karena pasal-pasal yang dicantumkan di dalamnya bisa dijadikan alat represi untuk mengekang masyarakat seperti masa Orde Baru.

“Seperti dalam Pasal 7, tentang bidang kegiatan Ormas, tidak ada bidang politik. Itu artinya ormas tidak boleh melakukan kegiatan politik seperti mengkritisi kebijakan pemerintah dan demonstrasi,” ujarnya

Umat muslim sendiri memiliki kewajiban melakukan aktifitas amar makruf nabi’anil mungkar dan muhsabah lil hukkam atau mengoreksi kebijakan penguasa dan membongkar persekongkolan penguasa dengan orang-orang kafir serta antek-anteknya. “Berarti ini penghambat kaum muslim menunaikan kewajiban asasi mereka,” tukasnya.

Selain itu dalam Pasal 16, diatur Ormas yang tidak berbadan hukum harus mendapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari pemerintah agar bisa menjalankan aktifitasnya. Maka, jika tidak punya SKT, maka tidak boleh melakukan kegiatan.

“Kegiatan saja harus mendapat persetujuan dari pemerintah, ini sarat kepentingan, bisa saja pemerintah tidak mengizinkan karena ormas tersebut dianggap lawan politiknya. Hal ini penghambat keleluasaan membentuk Ormas,” ujar Yahsin.

Dengan demikian, kata Yahsir, pihaknya mengajak seluruh komponen umat islam untuk bersama-sama menolak pengesahan RUU Ormas yang akan dilakukan pada Kamis (28/3). “Kita akan kirim surat pernyataan penolakan ini ke DPR. Kita juga akan melakukan aksi di depan Gedung DPR,” ungkapnya. (ges)

HipnoGasm 250 x 250

Berita Terkait