Pemkab Lebak usulkan Dua Raperda Baru ke DPRD

Pemkab Lebak usulkan Dua Raperda Baru ke DPRD, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pemkab Lebak usulkan Dua Raperda Baru ke DPRD, Berita990

Pemkab Lebak usulkan Dua Raperda Baru ke DPRD, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pemkab Lebak usulkan Dua Raperda Baru ke DPRD, 990, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Pemkab Lebak usulkan Dua Raperda Baru ke DPRD

Paripurna

LEBAK,TRUSTKOTA- Pemkab Lebak usulkan dua raperda baru ke DPRD, yakni Raperda tentang desa dan tentang penyelenggaraan perizinan dan non perijinan .

Menurut Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dalam nota penjelasannya terhadap penyampaian ddua buah raperda tersebut dalam sidang aatau rapat paripurna 1 DPRD Lebak tentang kedua raperda tersebut di gedung DPRD setempat, Senin (6/4/2015), perda adalah suatu bentuk nyata kerjsamaa pemerintah daerah dengan DPRD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di era otonomi. Adapun tujuan pembentukan perda ini  sambung Iti, baik yang sifatnya dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung. Kondisi khusus daerah maupun sebagai penjabaran dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, adalah tidak lain untuk menciptakan kesejahteraan kabupaten Lebak.

Khusus untuk reperda desa ini, kata Iti, sebenarnya Kabupaten Lebak telah memiliki regulasi mengenai desa yaitu perda no 14 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan perda no 7 tahun 2014, beserta beberapa peraturan. Bupati dalam rangka mengatur pelaksanaan pemerintah desa. Namun demikian, sambung Iti demi menjaga harmonisasi suatu peraturan perundang-undangan daerah dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka kata Iti perlu dilakukan penetapan kembali regulasi mengenai desa tersebut, dengan berpedoman pada undang-undang no 6 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomer 43 tahun 2014 beserta peraturan mendagri.

” Namun tentunya diharapkan tidak menghilangkan karakteristik tata kelola desa yang ada dan sudah berjalan, ” katanya.

Sementara untuk raperda tentang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, sambung Iti, dalam menghadapi era globalisasi dan tuntutan masyarakat yang semkin tinggi, kata Iti diperlukan perubahan dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sebab ruang lingkup peran dan fungsi pemerintah saat ini diarahkan pada fungsi pengaturan. Yang mejadi pedoman bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi.

” Untuk penataan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sangat di perlukan, ” katanya.

Kegiatan penataan sistem tatalaksana perizinan dan non perizinan, kata Iti bertujuan untuk mengatur kembali dalam rangka menciptakan profesionalisme, efesiensi dan efektifitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di dibidang perizinan.

” Proses perizinan dan perizinan harus dibuat sederhana, jelas / transfaran, memiliki kepastian waktu, tidak berbiaya tinggi, berkeadilan dan memiliki kepastian hukum, ” Tandasnya.

Dengan diserahkannya raperda kepada DPRD kata Iti, diharapkan dapat dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut untuk dilakukan penyempurnaan antara panitia khusus DPRD dan tin asistensi pemerintah daerah. Sehingga nantinya sambung Iti, dapat terwujud suatu perda yang baik dan mencerminkan aspirasi masyarakat Kabupaten Lebak. (Riz)