Ogah Beberkan Laporan Keuangan, Tujuh Parpol Digugat ke KI

Ogah Beberkan Laporan Keuangan, Tujuh Parpol Digugat ke KI, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Ogah Beberkan Laporan Keuangan, Tujuh Parpol Digugat ke KI, Berita771

Ogah Beberkan Laporan Keuangan, Tujuh Parpol Digugat ke KI, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Ogah Beberkan Laporan Keuangan, Tujuh Parpol Digugat ke KI, 771, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Ogah Beberkan Laporan Keuangan, Tujuh Parpol Digugat ke KI

Sidang Sengketa Informasi Parpol di Komisi Informasi (KI) Banten
Sidang Sengketa Informasi Parpol di Komisi Informasi (KI) Banten

SERANG TRUSTKOTA- Tujuh Partai Politik (Parpol) di Banten digugat. Ke tujuh Parpol tersebut yakni Partai Demokrat, Hanura, Nasdem, Golkar, PKB, Gerindra, dan PAN yang kini menjalani sengketa Informasi.

Sengketa Informasi Parpol tersebut, dipicu atas ketidaktransparannya Parpol penerima bantuan keuangan dari APBD Provinsi Banten. Sehingga berbuntut pada sidang ajudikasi sengketa di Komisi Informasi (KI) Banten, Selasa (4/8/2015).

Sengketa informasi menggelar sidang ajudikasi sengketa informasi atas nama Abdurrohman, selaku pelapor sekaligus Juru Bicara (Jubir) Masyarakat Transparansi (Mata) Banten. Sedangkan agenda sidang yakni masih tahap mediasi.

Anggota KI Banten Ade Jahran yang bertindak sebagai Ketua Majelis Komisioner mengatakan, Informasi yang diminta oleh pemohon adalah laporan keuangan parpol tingkat provinsi tahun 2013 dan 2014. “Informasi tentang laporan keuangan Parpol yang diinginkan pemohon (Abdurrohman,red)” ungkap Ade.

Aktivis Mata Banten Irwan Hermawan yang dikuasakan pada Sidang Sengketa KI atas nama Abdurrohman mengungkapkan, dari 10 Parpol yang memiliki kursi. Hanya tiga Parpol yang membeberkan laporan yakni PDI Perjuangan, PPP dan PKS. “Sedangkan tujuh Parpol lain enggan memberikan sehingga harus menjalani sidang ajudikasi di KI Banten,” kata Irwan.

Sementara, Direktur Eksekutif Mata Banten Fuadudin Bagas menambahkan, laporan dilakukan pihaknya semata-mata untuk meminta pertanggungjawaban Parpol selaku penerima APBD. “Kami berkehendak menciptakan iklim Politik yang bersih di internal Parpol. Agar Parpol bisa transpran dalam pengelolaan keuangan,” pungkasnya.

Pada sidang perdana, Partai Demokrat yang dikuasakan ke Direktur Eksekutif DPD Partai Demokrat Banten Atmawijaya memenuhi sidang sengeketa informasi di KI Banten. (Joe)