Kebijakan Mendagri Dinilai Cari Sensasi

Kebijakan Mendagri Dinilai Cari Sensasi, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kebijakan Mendagri Dinilai Cari Sensasi, Berita854

Kebijakan Mendagri Dinilai Cari Sensasi, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kebijakan Mendagri Dinilai Cari Sensasi, 854, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kebijakan Mendagri Dinilai Cari Sensasi

TRUSTKOTACOM – Kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui surat edaranya yang melarang Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan bantuan kepada sekolah agama atau madrasah mendapatkan protes di daerah. Pasalnya, kebijakan Mendagri itu tidak sejalan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang ada di Kabupaten Lebak.

” Kebijakan tersebut tidak tepat, apalagi untuk di Kabupaten Lebak, yang memiliki Perda Wajib Diniyah. Itu, mendagri-nya saja yang mencari sensasi,” kata Ketua Fraksi PKS, IIP Makmur, Kamis (27/12).
.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah usai rapat Paripurna Tentang Hasil Reses DPRD Kabupaten Lebak.
Menurutnya, jika pemda mengacu pada edaran Mendagri siapa yang membantu sekolah agama dan madrasah. Pemda mempunyai tangungjawab untuk membangun moral agamis masyarakat.

” Pemda melihat keberadaan sekolah agama itu sangat penting di Kabupaten Lebak. Melalui sekolah agama moral agamis generasi bangsa bisa dibangun. Kewajiban Pemda tak hanya membangun infrastuktur tapi membangun moral masyarakatnya juga,” kata Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah, usai rapat paripurna hasil reses DPRD Kabupaten Lebak Kamis (27/12).

Menurut Amir, tahun lalu saja, lanjut Amir, Pemda telah menggulirkan bantuan dari APBD untuk madrasah diniyah awaliyah (MDA) atau madrasah ibtidaiyah (MI). Amir menegaskan, Pemda tidak bisa diam saja melihat kondisi bangunan sekolah mandrasah rusak.

” Jika tidak Pemda bantu dari mana dana untuk membuat sekolah madrasah menjadi layak. Termasuk para gurunya juga memerlukan bantuan operasional agar tercipatnya Kegiatan Belajar mengajar (KBM ). Siapa lagi yang bisa membantu kalau bukan pemerintah daerah,” tegas Amir. (yar)