NasDem Kirim Uswatun Hasanah Nyaleg Provinsi Banten

NasDem Kirim Uswatun Hasanah Nyaleg Provinsi Banten, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, NasDem Kirim Uswatun Hasanah Nyaleg Provinsi Banten, Berita914

Uswatun Hasanah, Ketua DPD Partai NasDem Kab Tangerang/Trustkota
Uswatun Hasanah, Ketua DPD Partai NasDem Kab Tangerang/Trustkota

TRUSTKOTA TANGERANG- Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang Uswatun Hasanah menjadi salah satu satu kontestan Pemilu 2019 untuk Bacaleg Provinsi Banten Dapil Tangerang A.

Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Tangerang ini dikirim partainya untuk maju ke level lebih tinggi dari sebelumnya bukan tanpa alasan.

Uswatun Hasanah menjelaskan, majunya dirinya sebagai Caleg Provinsi Banten pada Pemilu 2019 mendatang bagian dari tanggung jawabnya sebagai Ketua DPD Partai NasDem.

“Pada Pemilu 2014 kemarin terjadi kekosongam kursi di Dapil Tangerang A. Semoga Pilkada 2019 bisa terisi dengan membawa visi kebangkitan perempuan atau Nahdlatun  Nisa di daerah,” ujar perempuan berhijab yang bergelar Sarjana Agama ini kepada Trustkota. Com, Kamis (26/7/2018).

Terang Uswah -panggilan akrabnya- alasan yang mendasar atas pencalonan karena ingin berjuang di legislatif dengan fungsi yang lebih luas sebagi anggota DPRD Banten.

“Langkah ini tidak terlepas dari salah satu fungsi dan tugas sebagai wakil rakyat seperti pengawasan atau controling,” ujarnya.

Menurut Uswah, controling wakil rakyat bukan hanya sekedar pengamatan, penilaian, dan pelaporan akan tetapi harus bisa memperbaiki dan meluruskannya. Sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan yang di rencanakan.

“Terpenting adanya sinkronisasi antara das  sein dan das  sollen (harapan dan kenyataan,red), ” tegasnya.

Papar Uswah, pengawasan yang lebih luas ke depan yakni diantaranya Pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan menengah (SMA/SMK)

“Siswa-siswa yang berprestasi agar bisa mendapatkan perhatian yg lebih oleh Pemprov Banten,” ucapnya.

Selain ini, pengawasan yang tak kalah pentingnya adalah pengawasan terhadap pengelolaan pengawasan ketenagakerjaan.

“Itu salah satu kewenangan Pemprov dan harus diawasi secara ketat. Agar tidak ada maladministrasi,” katanya.

Ia menjelasakan, pada pengawasan ketenagakerjaan harus ada Standar Operasional Prosedure (SOP) dan petunjuk teknis dalam proses pengawasan ketenagakerjaan.

“Ini sangat penting sekali guna terciptanya hubungan industrial yang berkeadilan dan harus dipastikan juga ada perlindungan hukum bagi tenaga kerja,” ucap perempuan yang juga bergelar Sarjana Hukum ini. (joe)

www.trustkota.com