MUI Lebak Dukung Perbup Hiburan

MUI Lebak Dukung Perbup Hiburan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, MUI Lebak Dukung Perbup Hiburan, Berita803

MUI Lebak Dukung Perbup Hiburan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, MUI Lebak Dukung Perbup Hiburan, 803, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, MUI Lebak Dukung Perbup Hiburan

Ilustrasi
Ilustrasi

LEBAK, TRUSTKOTA – MUI Kabupaten Lebak dukung Perbup No 42 tahun 2014 tentang Penyelenggara Usaha  Hiburan. Meski demikian MUI minta dan berharap pengusaha atau pengelola hiburan (Karoke) tidak menyalahgunakan fungsi dan tujuan tempat hiburan tersebut.

” Pada prinsifnya, kitaa mendukung Perbup hiburan yang dikeluarkan Bupati Lebak tersebut. Namun demikian, kami juga tidak mau nantinya pihak pengelola hiburan menyalahgunakan tempat hiburan yang didirikannya. Jika seperti itu, tentunya kami akan mendesak pada pemerintah daerah, agar tempat hiburannya ditutup saja, ” Ujar salaah satu ketua MUI Lebak Wawan Gunawan, Kemarin.

Sekedar diketahui, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Lebak, Selasa (20/1/2015), menggelar sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) nomor 42 tahun 2014 tentang t Penyelanggaraan Usaha Hiburan. Sosialisasi dihadiri Badan Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMPPT) Lebak, Satpol PP Lebak, Bagian Hukum Setda Lebak, MUI, DPPKD dan para pemilik usaha karaoke di Kabupaten Lebak.

“Ya, hari ini kita sosialisasikan Perbup nomor 42 tahun 2014 yang merupakan implementasi dari UU nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan,” kata Kepala Dispora Lebak Hayat Sahida.

Hayat Sahida juga menjelaskan dalam sosialisasi tersebut sejumlah pihak akan menjelaskan sesuai dengan kebijakan dan kewenangannya masing-masing dalam Perbup tersebut.

“BPMPPT ya soal mekanisme perijinannya, kemudian bagian hukum mengenai peraturan perundang-undangannya, lalu DPPKD terkait dengan perpajakan, dan MUI menyampaiakan pandangan nya tentang tempat hiburan,” Katanya.

Dalam proses mekanisme ijin, kata Hayat Sahida pengusaha nantinya akan harus mengusulakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) ke BPMPPT. Namun sebelum diterbitkan, sambungnya, BPMPPT akan menyerahkan terlebih dahulu kepada Disporapar.

“Disporapar akan melihat item-itemnya, jika dinyatakan oke baru kemudian akan dikeluarkan rekomendasi ke BPMPPT. Baru kemudian pihak BPMPPT lah yang mengeluarkan TDUP-nya,” pungkasnya.(Riz)