MK Tunda Pleno Penetapan Pemenang Pemilukada Kota Tangerang

MK Tunda Pleno Penetapan Pemenang Pemilukada Kota Tangerang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, MK Tunda Pleno Penetapan Pemenang Pemilukada Kota Tangerang, Berita108

MK Tunda Pleno Penetapan Pemenang Pemilukada Kota Tangerang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, MK Tunda Pleno Penetapan Pemenang Pemilukada Kota Tangerang, 108, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, MK Tunda Pleno Penetapan Pemenang Pemilukada Kota Tangerang

Gedung MK
Gedung MK

TRUSTKOTACOM – Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan sela yang menunda hasil pleno penetapan pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Tangerang oleh KPU Provinsi Banten, dalam sidang sengketa Pilkada Kota Tangerang yang digelar Selasa (01/10/2013).

Majelis hakim meminta KPU Provinsi Banten memverifikasi dualisme dukungan Partai Hanura saat Pemilukada yang digelar 31 Agustus 2013 lalu.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hamdan Zoelva, selaku ketua majelis hakim, MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan pasangan nomor urut 1, Harry Mulya Zein (HMZ) – Iskandar serta menolak seluruh gugatan yang diajukan pasangan nomor urut 2, Abdul Syukur – Hilmi Fuad.

Dalam amar putusan sela tersebut, MK memerintahkan kepada KPU Provinsi Banten untuk melakukan verifikasi ulang terhadap dukungan partai Hanura pada Pilkada Kota Tangerang 2013.

“Putusan final akan kami bacakan, setelah KPU Provinsi Banten selesai melakukan verifikasi dukungan Partai Hanura dan melakukan tes kesehatan terhadap pasangan nomor urut 5 Ahmad Marju Kodri- Gatot Suprijanto,” ujarnya saat membacakan putusan, Selasa (1/10).

Keputusan ini diambil MK, lantaran saat Pemilukada Kota Tangerang berlangsung, dua pasangan calon, yaitu pasangan nomor urut 1, HMZ-Iskandar dan pasangan nomor urut 4, AMK-Gatot Suprijanto, sama-sama mencantumkan Partai Hanura sebagai partai pengusung dalam pencalonannya.

“Kami perintahkan kepada KPU Banten untuk segera melaksanakan amar putusan ini, dalam waktu 21 hari, sejak putusan sela ini ditetapkan,” tegasnya.

Menanggapi putusan sela tersebut, Komisioner KPU Banten, Syaiful Bahri mengatakan, pihaknya siap dan akan menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh MK.

“Kami bukan dalam posisi menerima dan menolak keputusan tersebut. Bagi kami apapun keputusannya, akan dijalankan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Syaiful. (tmn/ges)