MK Diminta Atasi Segera Sengketa Pemilukada Kota Tangerang

MK Diminta Atasi Segera Sengketa Pemilukada Kota Tangerang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, MK Diminta Atasi Segera Sengketa Pemilukada Kota Tangerang, Berita167

MK Diminta Atasi Segera Sengketa Pemilukada Kota Tangerang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, MK Diminta Atasi Segera Sengketa Pemilukada Kota Tangerang, 167, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, MK Diminta Atasi Segera Sengketa Pemilukada Kota Tangerang

Walikota Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kota Tangerang, Yuhendi Alamsyah. (net)
Walikota Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kota Tangerang, Yuhendi Alamsyah. (net)

TRUSTKOTACOM – Mahkamah Konstitusi (MK), yang saat ini tengah menangani kasus sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Tangerang, diminta untuk tegas dan segera memutuskan kasus tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian hal itu disampaikan, Yuhendi Alamsyah, Walikota Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kota Tangerang, saat berbincang-bincang dengan www.trustkota.com, Minggu (10/11/2013).

“Kami minta MK segera memutuskan sengketa pemilukada Kota Tangerang, apakah pesta demokrasi itu harus diulang kembali atau tidak.” Paparnya.

Hal itu menyusul banyaknya masyarakat yang mengaku resah dan bingung, soal kepastian hukum hasil Pemilukada Kota Tangerang.

“Jangan sampai, hasil Pemilukada tersebut membingungkan masyarakat, khususnya kota Tangrang. Mengingat belakangan ini banyak orang yang merasa benar atas asumsinya, bahwa Pemilukada Kota Tangerang sudah berjalan sesuai aturan dan ada pula yang menilai Pemilukada tersebut cacat hukum,” paparnya.

Sedangkan, lanjut Yuhendi, para kandidat calon Walikotanya selalu mencari pembenaran, tanpa memikirkan nasib masyarakat Kota Tangerang.

“Inilah yang harus segera diputuskan oleh MK, supaya masyarakat tidak bingung dan bertanya-tanya,” kata Yuhendi Alamsyah, yang Juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Politik Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang.

Yuhendi menambahkan, jika dilihat dari risalah hasil sidang MK atas Verifikasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten, beberapa hari lalu. Jelas, bahwa Pemilukada Kota Tangerang sudah dipastikan cacat hukum.

“Kalau melihat atau membaca risalah sidang MK itu sudah jelas, bahwa KPU provinsi tidak bekerja sebagai mana adanya, sehingga bisa dipastikan pelaksanaan pemilukada tersebut cacat hukum,” tegasnya.

Pasalnya, hal itu terjadi karena ada indikasi KPU Provinsi telah menerima sesuatu dari salah satu calon tesebut, sehingga Verifikasi yang seharusnya mereka lakukan pada 02-22 Oktober 2013 lalu, tidak dikerjakan sebagaimana mestinya.

“Kami harap MK secepatnya membuat keputusan,  agar semua tahu bagaimana semestinya  hasil Pemilukada Kota kota Tangerang,” tukasnya.

Sementara, hal sama dikatakan, Pengamat  Politik dan Sosial dari Universitas Muhammaddiyah Tangerang (UMT), Ibnu Jandi, bahwa berdasarkan hasil sidang   MK pada 07 November 2013 lalu, disebutkan KPU Provinsi Banten yang diminta untuk melakukan Verifikasi terhadap Partai Hanura yang memberikan dualisme dukungan kepada  pasangan calon nomor urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnaen dan nomor urut 4, Achmad Marju Kodri-Gatot Supridjanto, tidak melakukan verifikasi secara faktual.

“Sebenarnya ada apa dengan KPU Provinsi Banten ini. Kok mereka berupaya mengelabui Majelis Hakim di MK,” pungkasnya. (ges)