Mengenal Koperasi Abdi Kerta Raharja

Mengenal Koperasi Abdi Kerta Raharja, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Mengenal Koperasi Abdi Kerta Raharja, Berita567

Mengenal Koperasi Abdi Kerta Raharja, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Mengenal Koperasi Abdi Kerta Raharja, 567, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Mengenal Koperasi Abdi Kerta Raharja

Pengurus Koperasi Abdi Kerta Raharja (AKR) Kabupaten Tangerang.
Pengurus Koperasi Abdi Kerta Raharja (AKR) Kabupaten Tangerang.

TRUSTKOTA – Beredarnya issue kurang menyenangkan yang menimpa Koperasi Abdi Kerta Raharja (AKR) membuat gerah para pengurus koperasi.

Divisi Hukum Koperasi Abdi Kerta Raharja, Yoga Hatta Alfajri H SH pun angkat bicara. Menurutnya, kabar miring mengenai Koperasi AKR yang memakai dana APBD, hanya mensejahterakan PNS dan tuduhan bahwa Koperasi AKR menggelapkan dana masyarakat serta tidak memiliki manfaat nyata di masyarakat terutama masyarakat Tangerang itu tidak benar.

“Issue tersebut tidak benar. Bantahan ini  kami lakukan bukan karena pembelaan semata, namun kami ingin Koperasi AKR tetap dipercaya oleh anggota dan dapat menyebarkan manfaat kepada masyarakat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dan pelaku usaha mikro,” kata Yoga Hatta Alfajri H SH, Divisi Hukum Koperasi Abdi Kerta Raharja.

Pengurus Koperasi AKR mempersilahkan kepada siapapun untuk datang dan mengenal Koperasi Abdi Kerta Raharja lebih dekat lagi.

Legalitas Hukum dan keanggotaan Koperasi

Koperasi Abdi Kerta Raharja (AKR) berdiri sejak tahun 2009 dengan Akta Notaris Endah Erliani No. 02 Tahun 2009 dan Badan Hukum 866/BH/MENEG.I/X/2009, Tanggal Badan Hukum 26 Oktober 2009, merupakan Koperasi yang pemiliknya dan pemanfaatnya adalah Anggota Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Ijin Badan Hukumnya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI sebagai Koperasi Primer Nasional yang beroperasional di tiga Provinsi yaitu, Provinsi Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta.

Koperasi Abdi Kerta Raharja saat ini memiliki lebih dari 10.250 anggota. Adapun yang terbanyak keanggotaannya adalah Kabupaten Tangerang dengan jumlah sekitar 6.700 anggota, atau sekitar 65 % dari jumlah keseluruhan anggota Koperasi Abdi Kerta Raharja. Adapun anggota dengan status PNS kurang dari 0.2% (di bawah 30 orang dari total 10.250 lebih anggota).

Prioritas kerja Koperasi AKR adalah masyarakat MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah)/ pelaku usaha mikro. Pelaku usaha mikro harus menggunakan Pola Gebrak Sipintar karena Koperasi AKR Memiliki prinsip dalam pelayanan adalah ‘Semakin Miskin Semakin Bankable (layak dibantu kredit)’.

Koperasi AKR, Clear Audit Akuntan Publik

Sumber permodalan awal Koperasi Abdi Kerta Raharja didapat dari modal Sendiri, Kekuatan simpanan pokok dan simpanan wajib serta simpanan lainnya (Sukarela dan Berjangka) didapat dari anggota.

Adapun dalam memenuhi kebutuhan peningkatan pelayanan pembiayaan mayoritas, menggunakan sumber dana perkuatan permodalan dari pihak luar non-pemerintah seperti perbankan. (BNI Syariah, BJB Syariah, BJB, Bank Muamalat,  PD. BPR Kerta Raharja) sampai mencapai 7 (tujuh) Milyar lebih.

Adapun sumber dana permodalan lainnya diperoleh dari LPDB Kementerian Koperasi dan UKM RI yang diperoleh setelah Koperasi Abdi Kerta Raharja memenuhi 18 Point persyaratan yang diantaranya adalah Koperasi Abdi Kerta Raharja setelah berumur lebih 2 tahun, memiliki NPWP, memiliki legalitas hukum berbagai kegiatan usaha maupun tempat usaha (SIUP, TDP, SKDU, SUJK, dll).

Koperasi dalam Laporan Keuangan memperoleh SHU Positif selama 2 (dua) tahun berjalan, memiliki agunan, dan Begitupula untuk persyaratan pembiayaan UPDB Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Tangerang sama halnya dengan persyaratan LPDB Kementerian Koperasi dan UKM RI.

Koperasi AKR telah dilakukan Audit dan dinyatakan SEHAT oleh Audit Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2014, dan telah di audit oleh Akuntan Publik sebanyak 3 (tiga) kali.

1. Th 2011 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry, alamat di Jl. Rajamantri I No. 12, Bandung, dengan  Laporan Auditor Nomor : 55/ARHJ-RD/KOP-ND/GA/II12, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

2. Th 2012 oleh Kantor Akuntan Publik Abubakar Usman dan Rekan, alamat di Jl. Abdurahman Saleh no. 40, Lt. 2 Bandung, dengan Laporan Auditor Nomor : A.30/AG/2013, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Th. 2013 oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) : Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry, alamat di Jl. Rajamantri I No. 12, Bandung, dengan  Laporan Auditor Nomor : 50.1/ARHJ-RD/AGS-KOP/GA/I/14, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

“Jika berfikir Koperasi AKR bisa menyetir Pemerintah Daerah apalagi Pusat, itu adalah pemikiran yang tidak mendasar,” kata Yoga Hatta Alfajri H SH Divisi Hukum Koperasi Abdi Kerta Raharja.

Dijelaskannya, LPDB maupun UPDB adalah Lembaga Keuangan Resmi Pemerintah. Pola yang digunakan adalah Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) maupun Derah. Pendiriannya berdasarkan Peraturan atau ketentuan Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan tidak boleh dianggarkan oleh siapapun. Terlebih dengan adanya UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu diperkuat dengan adanya UU No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana tidak hanya pelaku aktif namun pelaku pasif pun akan terkena pidana yang ancamannya bisa 5 Tahun.

Sistem operasional LPDB dan UPDB diawasi oleh pengawas External Akuntan Publik maupun BPK dan Pengawas Internal lainnya. Jadi, ketika LPDB maupun UPDB terindikasi melakukan penyimpangan atas  ketentuan yang berlaku baik secara hokum maupun procedural, maka tentunya akan mendapat sanksi.

Selain itu akan merusak nama baik sektor keuangan Pemerintah dalam peraihan WTP dari BPK. Terlepas adanya dugaan tindak pidana Korupsi ataupun Tindak Pidana Pencucian Uang, Pemerintah tentunya akan menjaga kredibilitas dan kelangsungan pemerintah yang bebas dari KKN.

“Berdasarkan hal tersebut, apakah masuk akal LPDB maupun UPDB akan memberikan pelayanan khusus dengan mempertaruhkan nama baik, dan terjerat Pidana?. Koperasi AKR mendapatkan dana LPDB dan UPDB adalah karena kami memberikan hasil nyata kepada masyarakat dan kami berani di uji secara public dan audit public terhadap asset dan kinerja Koperasi AKR di masyarakat,” tegasnya.

Kucuran dana UPDB dan LPDB tidak berdasarkan belas kasihan apalagi koneksi. Koperasi AKR tetap wajib memenuhi persyaratan administrasi juga menyerahkan agunan.

Selain itu pihak koperasi diminta terlebih dahulu harus menyerahkan data anggota pelaku usaha mikro yang akan mendapat pelayanan pembiayaan dari Koperasi AKR. Pihak Perbankan, LPDB dan UPDB, berdasarkan Laporan Rencana dan Realisasi Penyaluran Koperasi Kepada Anggota selalu melakukan survey lokasi sebelum maupun setelah pencairan tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Pengurus.

Koperasi AKR akuntabel, Transparan maka kami layak dipercaya

Koperasi Abdi Kerta Raharja memperoleh Rp1 Milyar dari UPDB, melalui proses yang cukup panjang dari pengajuan sampai pencairan, karena harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh UPDB.

Apabila melihat perolehan pinjaman dari UPDB sangat kecil hanya Rp1 milyar, sedangkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh Koperasi Abdi Kerta Raharja kepada anggota masyarakat Kabupaten Tangerang dari jumlah 6.700 anggota telah melayani pembiayaan kepada anggota mencapai 8,5 Milyar.

Dipaparkan Yoga, Selama ini Koperasi Abdi Kerta Raharja berusaha mendukung Program Pemerintah melalui Program Unggulan Gebrak Sipintar (Gerakan Berantas Kemiskinan melalui Simpanan Pinjaman Tanpa Agunan dan Resiko). Maka, perolehan UPDB senilai 1 Milyar tidak dapat dibandingkan dengan dana yang telah disalurkan Koperasi AKR untuk wilayah Tangerang saja yang nilainya 8,5 Milyar.

Bahkan dapat dikatakan, setelah berdirinya Koperasi AKR baru kali ini mendapatkan kepercayaan pemerintah. Bisa dikatakan Pemerintah Daerah belum sepenuhnya optimal mendukung Program pelayanan pembiayaan, sesuai kebutuhan masyarakat seperti halnya yang dijalankan oleh Koperasi AKR selama ini.

Rendahnya dukungan Pemerintah terhadap Program Gebrak Sipintar, telah dengan tepat ditangkap dan diejawantahkan oleh masyarakat yang tergabung dalam anggota Koperasi Abdi Kerta Raharja. Pengurus berupaya mencari solusi dengan kesepakatan anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk melakukan kerjasama dengan Perbankan yang persyaratan agunannya dibantu secara bersama-sama oleh anggota yang memiliki kemampuan penyediaan agunan/sertifikat kepemilikan anggota.

“Maka sekali lagi kami katakan, Koperasi AKR selalu berusaha hidup, bertahan dan berkembang untuk maju dari anggota untuk anggota.   Dengan demikian saya selaku Penasehat Hukum Koperasi Abdi Kerta Raharja menghimbau kepada para anggota jangan terpengaruh kepada berita yang sifatnya memojokan Koperasi AKR,” imbau yoga.

“Kita tidak ingin masyarakat tetap berpenghasilan rendah dan Koperasi AKR yang telah memiliki anggota lebih dari 10.000 anggota hancur dan mati. Koperasi AKR tidak ingin masyarakat tetap menggunakan jasa dari penjual uang (rentenir) yang mencekik dan menjadi beban berat bagi masyarakat,” sambungnya.

Koperasi AKR tidak menerapkan prinsip PENGUSAHA KOPERASI, sebagaimana marak terjadi saat ini. Banyak masyarakat meminjam kepada Koperasi tetapi tidak menjadikan masyarakat sebagai anggota melainkan hanya sebagai Nasabah yang tidak memperoleh hak SHU.(Rls)

HipnoGasm 250 x 250

Berita Terkait