Mantan PNS Laporkan Dugaan Penyimpangan PBB di Kota Tangerang

Mantan PNS Laporkan Dugaan Penyimpangan PBB di Kota Tangerang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Mantan PNS Laporkan Dugaan Penyimpangan PBB di Kota Tangerang, Berita735

Mantan PNS Laporkan Dugaan Penyimpangan PBB di Kota Tangerang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Mantan PNS Laporkan Dugaan Penyimpangan PBB di Kota Tangerang, 735, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Mantan PNS Laporkan Dugaan Penyimpangan PBB di Kota Tangerang

Logo_PNG_449_1

TANGERANG TRUSTKOTA- Walson CB, seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Departemen Hukum dan Ham melaporkan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Tangerang, sampai ke meja Ombudsman Republik Indonesia (RI), Senin (20/10/2014).

Pria yang tinggal di Jalan Lembaga Permasyarakatan B 10/02 RT 003/08, Kelurahan Suka Sari, Kecamatan Tangerang ini mengaku, telah melaporkan permasalahan soal pajak bumi dan bangunan yang pada Kamis 9 Oktober 2014 lalu.

Laporan tersebut, diterima oleh Santi W, Staf Kantor Ombudsman di Jalan HR Rasuna Said Kav C-19, Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam laporan tersebut, tertuang dugaan penyimpangan prosedur pengurangan PBB bagi pensiunan PNS a/n Walson CB, oleh pihak DPKAD Kota Tangerang, yang dilengkapi dengan satu berkas materi laporan itu.

“Sudah saya laporkan permasalahan ini kepada Ombudsman RI. Hal ini saya lakukan, karena ini menyangkut dengan pelayanan publik, yang tentunya sangat berkaitan dengan masyarakat luas,” ungkap Walson.

Walson meyakini, ada dugaan penyimpangan pengelolaan PBB bagi pensiunan PNS, yang seyogyanya sudah tertuang jelas dalam aturan pemerintah pusat.

“Kalau memang ini adalah sebuah kebijakan, seharusnya mereka juga menyelaraskan dengan aturan pusat yang telah ditentukan. Masa kebijakan mengalahkan aturan perundang-undang,” sesalnya.

Untuk itu, harap Walson, sedianya laporan tersebut dapat menjadi kunci jawaban, demi mencari sebuah kebenaran serta hak-hak masyarakat, sebagai bahan evaluasi bersama. 

Kamis (9/10/2014) lalu, Walson CB, melontarkan keluhan dan kecewaannya kepada awak media, usai melakukan upaya kepengurusan permohonan peringanan pajak terhutang PBB, bagi pensiunan PNS.

Sebab, kata dia, terhitung sejak tahun 2010 hingga 2013, dirinya mendapatkan keringanan sebesar 50 persen.

“Dalam aturan ini memang dijelaskan, bahwa keringan PBB bagi pensiunan PNS sebesar 20 persen dan setinggi-tingginya 50 persen. Nah waktu itu saya sudah mendapatkan pembetulan keringan dari 20 persen menjadi sebesar 50 persen, yang terhitung sejak tahun 2010 sampai 2013. Namun, semenjak di kelola oleh Pemerintah Kota Tangerang ko sekarang hanya mendapat 20 persen saja,” urainya. (Fth/Dik)