Loloskan Arief-Sachrudin, KPU Dilaporkan ke Panwaslu

Loloskan Arief-Sachrudin, KPU Dilaporkan ke Panwaslu, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Loloskan Arief-Sachrudin, KPU Dilaporkan ke Panwaslu, Berita760

Loloskan Arief-Sachrudin, KPU Dilaporkan ke Panwaslu, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Loloskan Arief-Sachrudin, KPU Dilaporkan ke Panwaslu, 760, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Loloskan Arief-Sachrudin, KPU Dilaporkan ke Panwaslu

Arief-Sachrudin
Arief-Sachrudin

TRUSTKOTACOM – Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi, menilai ada kejanggalan dalam verifikasi adminsitrasi Bakal Calon (Balon) Walikota Tangerang dan Wakil Walikota Tangerang, yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang. Pasalnya, satu pasangan yakni pasangan Arief. R. Wimansyah-Sachrudin seharusnya  tidak lolos dalam verifikasi tersebut.

Keputusan KPU yang tetap meloloskan Sachrudin akhirnya dilaporkan LKP ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang,  Minggu (14/07/13). KPU dianggap tidak berpedoman pada pada Undang-undang.

“ Saya telah melaporkan KPU Kota Tangerang kepada Panwaslu Kota Tangerang terkait Hasil Keputusan KPU Kota Tangerang pada tanggal 13 Juli 2013 mengenai hasil verifikasi akhir administrasi Balon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilukada Kota Tangerang 2013 Yang diusung oleh para Parpol ” kata Ibnu Jandi

Jandi beralasan, bahwasanya KPU Kota Tangerang seharusnya tidak mengesahkan usungan Partai Demokrat yang mengusung Arief-Sachrudin, dikarenakan partai pengusung pasangan ini yaitu Partai Demokrat dan PKB Kota Tangerang diduga masih dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt).

“ Jabatan Plt di Undang-Undang dan di AD/ART parpol maupun di Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) tidak dikenal, seharusnya KPU Kota Tangerang dapat mengatakan bahwasanya pemberkasan dari Partai Demokrat dan PKB adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau Barkas Tidak Lengkap (BTL) karena hal ini melanggar Undang-Undang No.32 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Pasal 59 Ayat (5),” jelasnya.

Menurut Jandi, dalam pasal tersebut di jelaskan secara gamblang partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon. “ Wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung, semuanya tertulis di huruf a pasal 59 ayat 5 ” urainya.

Dalam penjelasan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Ayat (5) Huruf a dikatakan Jandi, yang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah. (ges)