LBH Keadilan Apresiasi Pidato Presiden SBY

LBH Keadilan Apresiasi Pidato Presiden SBY, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, LBH Keadilan Apresiasi Pidato Presiden SBY, Berita351

LBH Keadilan Apresiasi Pidato Presiden SBY, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, LBH Keadilan Apresiasi Pidato Presiden SBY, 351, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, LBH Keadilan Apresiasi Pidato Presiden SBY

Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berpidato.
Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berpidato.

JAKARTA TRUSTKOTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT KE-69 Kemerdekaan RI di hadapan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (15/08/2014) lalu.

Presiden dalam pidatonya antara lain menyampaikan bahwa lahirnya UU No. 16 Tahun 2011 bertujuan memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu membayar pengacara dalam proses peradilan. Presiden juga mengusulkan penambahan dana bantuan hukum secara siginifikan.

“LBH Keadilan mengapresiasi pernyataan Presiden dalam pidatonya tersebut. Kecilnya aggaran dana bantuan hukum selama ini memang kerap dikeluhkan oleh organisasi bantuan hukum yang bekerja membantu persoalan hukum masyarakat miskin,” kata Abdul Hamim Jauzie, Ketua LBH Keadilan melalui  press realesenya yang dikirim ke redaksitrustkota.com.

LBH Keadilan juga mengapresiasi Presiden yang meminta agar proses pencairan dana bantuan hukum dipermudah. Sulitnya pencairan dana bantuan hukum juga dikeluhkan oleh organisasi bantuan hukum sebagaimana temuan Survey Evaluasi Kinerja Bantuan Hukum Jaringan Paralegal Indonesai (JPI) pada awal tahun ini.

“Secara umum, LBH Keadilan mengapresiasi Pidato Kenergaraan tersebut yang telah menjadikan isu hukum isu sentral dalam pidato tersebut. Kata “hukum” dalam Pidato Presiden disebutkan sebanyak 20 kali dan dapat dikelompokkan ke dalam isu hukum,” kata Abul lagi.

Isu hukum dalam pidato Presiden menuru LBH Keadilan diantaranya :

1. Keadilan sebagaimana dalam kalimat, “Kita harus yakin dan percaya, bahwa negara hadir untuk memberikan keadilan — apakah keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan politik, maupun keadilan hukum…. Tentu saja, keadilan bukan saja diukur dari segi hukum, namun juga dari kemampuan kita untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata”

2. Supremasi hukum, sebagaiana dalam kalimat: “Keadilan akan makin tegak dan kuat apabila supremasi hukum ditegakkan secara konsisten. Karena itulah, kalau di masa lalu, politik pernah menjadi panglima, dan kemudian ekonomi menjadi panglima, maka dalam era reformasi, hukumlah yang kita jadikan panglima. Ini berarti tidak ada satupun warga negara Indonesia yang berada di luar jangkauan hukum atau di atas hukum”

3. Pemberantasan Korupsi,  sebagaimana dalam kalimat “Penegakan hukum adalah kunci dari upaya pemberantasan korupsi yang menjadi musuh reformasi dan juga merugikan kepentingan rakyat….Berulang kali saya tegaskan, tidak ada yang kebal hukum di negeri ini, dan tidak ada tebang pilih kepada mereka yang melakukan tindak pidana korupsi. …Di satu sisi, hal ini mencerminkan gejala buruk bahwa korupsi tetap menjadi tantangan utama dalam kehi-dupan bernegara kita. Namun di lain sisi, hal ini membuktikan bahwa hukum kita mampu menjerat siapapun yang melakukan pelanggaran tanpa pandang bulu. …..Saya juga memberikan apresiasi kepada KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan lembaga peradilan yang telah bekerja bersama-sama melakukan penegakan hukum, walaupun diakui bahwa hal ini tidak selalu mudah dilaksanakan di lapangan.

4. Mafia Peradilan, sebagaimana dalam kalimat “Pemerintah juga giat melakukan pemberantasan mafia peradilan. Tahun 2009 sampai 2011, misalnya, saya telah membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Tugas Satgas ini adalah men-cegah agar jangan sampai hukum diperjualbelikan layaknya suatu komoditi untuk memperkaya oknum-oknum penegak hukum dan pemerintah, dan untuk pula melindungi pelaku kejahatan”

5. UU Bantuan Hukum, sebagaimana dalam kalimat “Kita juga telah melahirkan Undang-undang no. 16 tahun 2011 yang bertujuan memberi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu menyewa pengacara untuk menghadapi pengadilan. Saya masih mendengar adanya sejumlah keluhan mengenai pelaksanaan undang-undang ini, dan karenanya saya mengusulkan untuk menam-bah dana bantuan hukum ini secara signifikan, serta mempermudah proses penarikan dana bagi mereka yang membutuhkannya. Saya akui, reformasi hukum memang merupakan tantangan yang paling berat. Dan saya berharap agenda reformasi hukum ini akan terus menjadi prioritas utama dalam kehidupan bernegara Indonesia di masa mendatang.

6. Tenaga Kerja Indonesia,  sebagaimana dalam kalimat “….Di samping itu, melalui upaya hukum, selama 3 tahun terakhir kita telah menyelamatkan setidaknya 190 orang yang terancam hukuman mati. Perlu saya tegaskan disini bahwa perlindungan WNI khususnya TKI di luar negeri dilaksanakan tidak saja melalui pendampingan hukum, tetapi juga dilakukan sampai pada tingkat tertinggi. Sebagai misal, saya telah beberapa kali melayangkan surat pribadi selaku Presiden RI kepada beberapa kepala negara dan pemerintahan untuk pembebasan, pengurangan atau penundaan hukuman mati bagi WNI”

7. Demokrasi, sebagimana dalam kalimat “Demokrasi kita tidak boleh bergantung pada figur seseorang, namun harus bergantung pada lembaga, pada peraturan, pada hukum dan norma” (Rls/dik).

HipnoGasm 250 x 250

Berita Terkait