KTP Lebak Sayangkan Masih Ada Desa Yang Tidak Lakukan Musrenbang

KTP Lebak Sayangkan Masih Ada Desa Yang Tidak Lakukan Musrenbang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KTP Lebak Sayangkan Masih Ada Desa Yang Tidak Lakukan Musrenbang, Berita351

KTP Lebak Sayangkan Masih Ada Desa Yang Tidak Lakukan Musrenbang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KTP Lebak Sayangkan Masih Ada Desa Yang Tidak Lakukan Musrenbang, 351, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KTP Lebak Sayangkan Masih Ada Desa Yang Tidak Lakukan Musrenbang

TrustKota.com
TrustKota.com

LEBAK,TRUSTKOTA- Ketua Komisi Transparasi dan Partisipasi (KTP) Lebak, Muhamad Hafidz, dalam diskusinya sesalkan masih adanya desa yang belum atau tidak melaksanakan Musrenbang.

Padahal secara tegas dalam UU sisrenbangnas dan UU desa jelas dinyatakan bahwa Musrenbang adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh desa untuk menyusun RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Sehingga, sinkronisasi data perencanaan pembangunan seharusnya sudah direkap sejak dari desa.

“Kami harap dengan temuan tersebut harus menjadi catatan khusus buat pemerintah, karena semua program harus sesuai perencanaan yang matang dan tentunya merupakan hasil musyawarah dengan masyarakat,” Kata Hafidz,ketika ditemui dikantornya,Selasa (17/03/2015).

Lanjut Hafidz, dilihat dari Kuantitas peserta musrenbang, memang sudah mulai ada peningkatan jumlah peserta dan perwakilan dari tiap golongan terutama kaum perempuan dan pemuda sudah mulai antusias.

“Secara kualitas hasil penyusunan rencana kegiatan masih belum menunjukan sinkronisasi kewenangan antar wilayah, antar sektor dan lintas sektor. Sehingga, tumpang tindih kegiatan dan lokasi masih muncul,” Terangnya.

Terkait  penganggaran masih katanya, terlihat masih banyak anggaran yang lebih diarahkan ke peningkatan fisik dan infrastruktur saja. Padahal sesuai dengan RPJMD dan RKPD, tahun ini lebih diarahkan ke peningkatan kualitas pelayanan aparatur dan pengembangan sektor perekonomian serta pemberdayaan masyarakat.

Ia berharap ke depan, Musrenbang harus benar-benar dijadikan patokan utama dalam menyerap aspirasi dan partisipasi warga secara buttom up, dilakukan secara optimal lewat proses teknokratis dan dikomunikasikan secara sinergis oleh para wakil rakyat di DPRD untuk dijadikan sebagai bagian pokok dari penyusunan kebijakan publik atau APBD.

“Jangan sampai, partisipasi masyarakat harus kembali dikalahkan oleh kepentingan segelintir pihak yang mencari keuntungan pribadi,” Terang Hafidz. (Riz)