KPU Banten Diduga Melanggar UU TIndak Pidana Korupsi

KPU Banten Diduga Melanggar UU TIndak Pidana Korupsi, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KPU Banten Diduga Melanggar UU TIndak Pidana Korupsi, Berita309

KPU Banten Diduga Melanggar UU TIndak Pidana Korupsi, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KPU Banten Diduga Melanggar UU TIndak Pidana Korupsi, 309, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KPU Banten Diduga Melanggar UU TIndak Pidana Korupsi

pilkada kota

TRUSTKOTACOM – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, selaku pelaksana tahapan Pemilukada Kota Tangerang, pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilukada (DKPP), meloloskan Pasangan Arief-Sachrudin dan AMK-Gatot, diduga melanggar Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim pemenangan Pasangan Calon (Paslon) Walikota / Wakil Walikota Tangerang, HMZ-Iskandar, Iwan Kuswandi, dalam surat yang langsung disampaikan kepada KPU Provinsi Banten juga ditembuskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Iwan, KPU Provinsi Banten telah merugikan Negara hingga ratusan juta rupiah. Lantaran, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, kertas suara untuk keperluan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 telah dicetak.  Dengan adanya penambahan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 tersebut, mengakibatkan harus dilakukannya cetak ulang kertas suara dengan lima pasangan calon kandidat walikota dan Wakil Walikota Tangerang.

“Ini mengakibatkan  kertas suara yang telah dicetak sebelumnya tidak bisa digunakann atau menjadi sia-sia. Jelas akan merugikan keuangan negara karena kertas suara yang telah dicetak sebelumnya telah menghabiskan biaya sekitar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dari total anggaran yang dicadangkan yaitu 1,6 Miliar Rupiah. Tindakan ketua KPU Propinsi Banten yang akan melakukan cetak ulang kertas suara juga diduga sebagai tindak pidana korupsi yang melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana ketua KPU Propinsi Banten  Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara,” kata Iwan.

Tak hanya itu, Ketua KPU Provinsi Banten, Agus Supriatna juga dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya dalam melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No. 83/DKPP-PKE-II/2013, No. 84/DKPP-PKE-II/2013 tanggal 6 Agustus 2013.

Kata Iwan, penyalahgunaan wewenang oleh ketua KPU Propinsi Banten, KPU Propinsi Banten sebagai pelaksana Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) No. 83/DKPP-PKE-II/2013, No. 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013  seharusnya melaksanakan putusan tersebut  secara bijaksana dan menyelaraskannya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, bukan hanya sekedar menerima putusan DKPP secara mentah-mentah dan melaksanakannya dengan sikap kacamata kuda.

“Pada saat melaksanakan isi Amar keempat putusan DKPP, yaitu : Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk memulihkan dan mengembalikan hak konstitusional Bakal Pasangan Calon Arief-Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon AMK–Gatot untuk menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 dengan tanpa merugikan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 lain yang telah ditetapkan sebelumnya,” kata Iwan seperti yang dilansir dalam surat mosi keberatananya kepada KPU Provinsi Banten.

Menurut Iwan, KPU propinsi Banten seharusnya mempertimbangkan hal-hal seperti, tahapan penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 sebetulnya telah selesai dilaksanakan.

“Sesuai dengan fungsinya di bidang pengawasan etik, DKPP memang telah  Tahun 2013 sebetulnya telah selesai dilaksanakan pada tanggal  2 Agustus 2013 (keterangan: Putusan DKPP baru diputuskan pada tanggal 6 Agustus 2013). menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada seluruh anggota komisioner KPU KOta Tangerang, sampai dengan selesainya penetapan calon terpilih Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013 di tingkat KPU Kota Tangerang sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkap Iwan.

Lanjut Iwan, namun DKPP  tidak pernah membatalkan keputusan KPU Kota Tangerang yang tidak meloloskan pasangan Arief R Wismansyah-Sachrudin dan Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto. Pasalnya, DKPP memang tidak berwenang untuk itu.

Maka dari itu, Iwan menilai, keputusan KPU Propinsi Banten untuk menjadikan Bakal Pasangan Calon H.Arief R. Wismansyah-H. Sachrudin dan Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju KodriGatot Suprijanto sebagai Calon Peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013,  harus dilakukan sesuai aturan yang ditetapkan dalam peraturan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknik Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“Bukan hanya sekedar menjadi pelaksana putusan tanpa mempertimbangkan atau mengindahkan aturan prosedur yang berlaku. Faktanya, Bakal Pasangan Calon H. Ahmad Marju Kodri – Gatot Suprijanto saat ini belum melakukan pemeriksaan kesehatan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Banten Agus Supriyatna belum memberikan komentar saat dikonfirmasi terkait surat dugaan penyalagunaan wewenang dan korupsi yang dilayangkan terhadap dirinya oleh salah satu tim sukses calon walikota ini. (ges)