KPK Tetapkan Amir dan Kasmin Sebagai Tersangka Suap Pilkada

KPK Tetapkan Amir dan Kasmin Sebagai Tersangka Suap Pilkada, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KPK Tetapkan Amir dan Kasmin Sebagai Tersangka Suap Pilkada, Berita201

KPK Tetapkan Amir dan Kasmin Sebagai Tersangka Suap Pilkada, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KPK Tetapkan Amir dan Kasmin Sebagai Tersangka Suap Pilkada, 201, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KPK Tetapkan Amir dan Kasmin Sebagai Tersangka Suap Pilkada

Para calon bupati dan wakil bupati Lebak saat penetapan nomor urut.
Para calon bupati dan wakil bupati Lebak saat penetapan nomor urut.

JAKARTA TRUSTKOTA – Sudah jatuh tertimpah tangga. Itulah pribahasa yang hampir mirip dengan apa yang sedang dialami Amir Hamzah dan Kasmin, Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak, priode 2013-2018 lalu.

Selain harus menelan pil pahit karena kekelahanya di pasta Demokrasi itu, mantan Sekda Kabupaten Lebak dan Anggota Dewan Provinsi Banten itu, akan mendekam di jeruji besi yang telah di siapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kamis (25/09/2014), KPK dengan Resmikan menyatakan status keduanya sebagai tersangka dalam kasus suap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lebak di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2013.

Johan Budhi, Juru Bicara KPK dalam jumpa persnya, terkait kasus tersebut mengatakan, setelah melakukan pengembangan perkara korupsi berkaitan sengketa Pilkada Lebak, penyidik menemukan dua alat bukti yang cukup yang kemudian disimpulkan diduga telah terjadi tindak pidana korupsi.

“Penyidik menetapkan AM (Amir Hamzah) dan K (Kasmin) Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak waktu itu, sebagai tersangka,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi dalam jumpa pers, Kamis, (25/9/2014).

Menurut Johan, tersangka AH dan K  diduga bersama-sama atau turut serta dengan TCW dan RAC, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan penanganan perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi.

AH dan K disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Nem/Dik)