KPK Diminta Usut Seluruh Dana Sengketa Pemilukada

KPK Diminta Usut Seluruh Dana Sengketa Pemilukada, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KPK Diminta Usut Seluruh Dana Sengketa Pemilukada, Berita382

KPK Diminta Usut Seluruh Dana Sengketa Pemilukada, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KPK Diminta Usut Seluruh Dana Sengketa Pemilukada, 382, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KPK Diminta Usut Seluruh Dana Sengketa Pemilukada

DIrektur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi.
DIrektur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi.

TRUSTKOTACOM – Pengamat Politik dan Sosial dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Ibnu Jandi  meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) agar fokus mengusut aliran dana yang masuk ke rekening Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non aktif, Akil Mochtar, Jum’at (18/10/2013).

Pasalnya, dari dana tersebut dikhawatirkan juga berasal dari suap sengketa Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada) daerah lain, termasuk Kota Tangerang.

“Kami sudah membuat surat ke KPK agar lembaga itu  fokus mengusut aliran dana ke rekening Akil Mochtar, khususnya dana  yang diduga berasal dari suap  sengketa Pemilukada,” kata Ibnu Jandi di Tangerang, Banten.

Menurutnya,  saat ini sengketa Pemilukada Kota Tangerang  masih bergulir di MK. Dan tidak lama lagi  memasuki materi keputusan.

“Kami harap sebelum ada keputusan, aliran dana  yang  masuk ke rekenig Akil Mochtar dan diduga berasal dari suap sengketa pemilukada  sudah terkuak,” kata Ibnu Jandi.

Bila tidak, Masih kata Jandi, hasil Pemilukada Kota Tangerang dipastikan menimbulkan ketidak percayaan di kalangan masyarakat. Mengingat di dalam prosesnya,  pemilukada yang berlansung pada 31 Agustus 2013 lalu itu sudah dinilai cacat hukum.

“Apalagi, telah beredar isu ada  salah satu calon  memberikan uang sebesar Rp 3 miliar kepada salah satu anggota partai untuk diberikan kepada salah satu tersangka yang terlibat dalam kasus skandal suap di MK.

Tujuannya tidak lain supaya MK mengamini hasil Pemilukada Kota Tangerang yang berlansung beberapa waktu lalu. “Agar suasana dan hasil Pemilukada Kota Tangerang lebih kondusif, KPK harus membeberkan semua ini kepada khalayak. Kalau bisa, bukan hanya hasil pemilukada Kota Tangerang, tetapi juga Pemilukada lainnya yang dinilai syarat dengan permainan.

Seperti diketahui, sengketa Pemilukada Kota Tangerang saat ini masih bergulir di sidang MK. Bahkan, satu hari sebelum Ketua MK non-aktif, Akil Mochtar di tangkap oleh KPK pada 2 Oktober 2013 lalu, MK telah mengeluarkan putusan sela pada sidang sengketa Pemilukada Kota Tangerang, dengan meminta KPU Provinsi Banten melakukan verifikasi kepada partai Hanura yang diduga mengusung dua pasangan calon, yaitu nomor urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnain dan pasangan nomor urut 4 Achmad Marju Kodri-Gatot Supridjanto.

Selain itu, KPU Provinsi Banten juga diminta melakukan tes kesehatan kepada pasangan calon nomor urut 4. Mengingat saat Pemilukada berlansung, pasangan nomor urut 4 tidak melakukan tahapan tersebut.

Adapun substasi gugatan yang di sampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1, Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnaen dan pasangan nomor urut  2, Abdul Syukur Hilmi Fuad yaitu menolak keputusan Dewan Kehormatan  Pelaksana Pemilu (DKPP) yang  mengembalikan hak konstitusi pasangan nomor urut 4, Ahmad Marju Kodri (AMK) – Gatot Suprijanto (GS) dan pasangan nomer 5, Arief R Wismanysah – Sachrudin untuk
mengikuti pemilukada Kota Tangerang.

Pasalnya, di dalam tahapan sebelumnya, KPUD Kota Tangerang tidak meloloskan pasangan nomor urut 4 dan 5  karena diniali tidak memenuhi pesyaratan administrasi.. Sedangkan 3 pasangan  yang lolos yaitu hanyalah nomor urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnaen, nomor urut 2 (Abdul Syukur-Hilmi Fuad) dan nomor urut 3 (TB Deddy S Gumelar-Suratno Abubakar). (ges)