KPK Buat MoU, Antisipasi Korupsi di Wilayah Banten

KPK Buat MoU, Antisipasi Korupsi di Wilayah Banten, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KPK Buat MoU, Antisipasi Korupsi di Wilayah Banten, Berita830

Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata saat memberikan pengarahan dalam kerjasama mengingkatkan pendapatan daerah dan penertiban aset.
Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata saat memberikan pengarahan dalam kerjasama mengingkatkan pendapatan daerah dan penertiban aset.

SERANG – Untuk mengantisipasi adanya tindak pidana Korupsi pada sektor pendapatan daerah dan aset daerah di Provinsi Banten, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi, pemerintah kota dan Kabupaten serta Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN), Senin (13/05/2019).

” Kerjasama ini bertujuan meningkatkan pendapatan daerah dan penertiban aset pemerintah daerah. Dengan kerjasama ini, KPK akan melakukan pengawasan melalui Bank Jabar yang menjadi mitra dalam kerjasama ini,” kata Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata.

Dengan kerjasama ini, lanjut Alex, pihaknya berharap dapat semakin mempersempit bahkan menghilangkan adanya prilaku penyimpangan anggaran pada pendapatan daerah.

“Untuk penertiban aset atau barang pemerintah daerah kita bekerjasama dengan BPN untuk mengeluarkan sertifikat setiap aset daerah. Kerjasama ini juga, untuk mengantisipasi adanya pihak yang bermain dengan aset pemerintah demi keuntungan sendiri atau kelompoknya,” tegas Alex.

Penandatangan MoU dilakukan sejumlah pihak tersebut di Gedung Pendopo, Gubernur Banten di Pusat Pemerintahan KP3B, Curug, Kota Serang, Banten.

Hadir dan melakukan penandatangan dalam acara itu, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar, Arief Wismansyah Walikota Tangerang, Airin Rachmi Diany Walikota Tangsel dan beberpa walikota bupati dan walikota yang ada di Banten.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, kerjasama ini juga dilakukan atas arahan KPK terkait upaya optimalisasi pendapatan melalui penertiban aset-aset milik daerah. Jangan sampai, lanjutnya, aset milik pemerintah daerah dimiliki pihak lain yang pada akhirnya pemerintah harus membeli aset tersebut.

“Langkah-langkah penertiban aset dan optimalisasi pendapatan sudah seharusnya dilakukan agar tidak menimbulkam masalah hukum atau korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kita laksanakan baik di Pemprov Banten ataupun pemerintah kota dan kabupaten,” kata Wahidin.

Sementara itu, Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar mengatakan, seluruh aset yang telah diajukan untuk disertifikatkan sebanyak 104 sertifikat. Sementara baru, 75 Sertifikat yang sudah selesai dan telah diserahkan BPN kepada pihaknya.

“Sebagian besar aset yang kita sertifikatkan dalam kerjasama ini, lahan-lahan sekolah karena pada zaman dulunya masih belum jelas kepemilikannya,” kata Zaki. (Dak/Dik)

www.trustkota.com
www.trustkota.com