Kouta Haji Dibatasi, Pemerintah Indonesia Rugi 800 Milyar

Kouta Haji Dibatasi, Pemerintah Indonesia Rugi 800 Milyar, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kouta Haji Dibatasi, Pemerintah Indonesia Rugi 800 Milyar, Berita697

Kouta Haji Dibatasi, Pemerintah Indonesia Rugi 800 Milyar, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kouta Haji Dibatasi, Pemerintah Indonesia Rugi 800 Milyar, 697, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kouta Haji Dibatasi, Pemerintah Indonesia Rugi 800 Milyar

Menteri Agama Surya Darma Ali, saat menggelar jumpa pers di Terminal 1, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (22/06/2013).
Menteri Agama Surya Darma Ali, saat menggelar jumpa pers di Terminal 1, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (22/06/2013).

BANDARA TRUSTKOTA РPasca, pengurangan kuota jemaah haji sebanyak 20 persen dari jumlah kuota yang telah ditetapkan. Pemerintah  Republik Indonesia (RI) mengalami kerugian sebesar Rp 800 milyar.

Sayangnya, hingga saat ini pemerintah Saudi Arabia belum juga merespon rencana pemerintah Indonesia yang hendak meminta klarifikasi, melalui menteri agama, terkait hal tersebut.

Akibatnya, Menteri Agama Surya Darma Ali yang seyogianya akan berangkat pada Sabtu 22 Juni 2013, terpaksa harus menunda rencana keberangkatannya.

“Hingga saat ini kementrian agama hanya mendapatkan penjelasan dari Pemerintah Arab Saudi, bahwa pengurangan kuota jemaah haji Indonesia ini dikarenakan sedang adanya renovasi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, perluasan Plaza Tawaf, serta tempat-tempat pelaksanaan manasik,” kata Menteri Agama Surya Darma Ali, saat menggelar jumpa pers di Terminal 1, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (22/06/2013).

Menurutnya, pemerintah Saudi Arabia seharusnya dapat memberitahukan hal tersebut lebih awal. Agar pemerintah Indonesia dapat segera melakukan antisipasi dan tidak banyak menimbulkan kerugian.

“Sungguh sangat kecewa atas pengurangan para jemaah haji Indonesia. Karena pemerintah sudah membayar penginapan, katering, dan kontrak pesawat.

Seharusnya, Pemerintah Saudi Arabia memberitahukan hal tersebut di awal tahun, supaya kami bisa menyetop atau mengurangi semua fasilitas jemaah,” paparnya. (ges)