KORPRI dan Reformasi Birokrasi

Dr. HM. Harry Mulya Zein MSi
Dr. HM. Harry Mulya Zein MSi

Beberapa hari lalu, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) berulang tahun ke-41 tahun. Sepanjang usianya, pasang surut dari sebuah perjalanan organisasi KORPRI sebagai sebuah organisasi kedinasan tidak akan lepas dari dinamika perjalanan Republik ini. Jatuh bangun organisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun mengikuti jatuh bangun Bangsa Indonesia.

Sejarah pun mencatat tarik menarik organisasi KORPRI oleh komunitas politik cukup kental mengarungi sejarah perjalanannya. Hal ini dilakukan oleh para elit politik karena komunitas pegawai yang tergabung dalam wadah organisasi KORPRI memiliki potensi cukup besar, apabila dapat mempengaruhinya segenap warga KORPRI tersebut.

Namun yang lalu biarlah berlalu. Kini, di hari jadi ke-41, KORPRI harus mengisi lembaran baru. KORPRI harus kembali ke khitah organisasi. Sejarah mencatat, hakikat pembentukan KORPRI adalah sebagai satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina pegawai Republik Indonesia agar lebih meningkatkan pengabdiannya dalam mengisi kemerdekaan yang telah direbut para pendahulu kita.

Disamping itu pembinaan aparatur pemerintah yang tergabung dalam wadah KORPRI diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan administrasi pemerintahan, termasuk peningkatan kemampuan, disiplin, serta pengedepankan pengabdian secara professional kepada masyarakat.

Sehingga  KORPRI harus menjadi organisasi yang modern, efektif dan efisien  dengan menjunjung tinggi jiwa professional. Aparatur birokrasi yang tergabung dalam KORPRI memiliki jiwa birokrat tulen, mengutip Max Weber, yakni birokrat yang mampu memisahkan kehidupan pribadi dan kehidupan organisasi (pemerintahan). Pengelolaan birokrasi pemerintahan daerah sekarang ini lebih menitik beratkan pada azas professional.

Untuk mengarah ke organisasi profesional dan modern, KORPRI harus didukung aparatur yang memiliki kompetensi tinggi, bertindak profesional dan berjiwa birokrat tulen. Untuk mengarah ke sana, tidak cukup sekadar melakukan pembenahan secara sektoral di tubuh KORPRI. Karena itu, gerakan reformasi birokrasi harus terus digulirkan.

Sistem birokrasi yang berjalan di setiap pemerintahan (termasuk Pemerintah Kota Tangerang) harus berdasarkan the right man on the right job. Perasaan like or dislike dalam menentukan kepengurusan organisasi pemerintahan sudah saatnya dihilangkan. Karena perasaan like or dislike merupakan embrio dari kehancuran kewibawaan organisasi KORPRI khususnya, birokrasi umumnya di mata masyarakat. Tentu sebagai aparatur pemerintahaan yang cinta kepada Kota Tangerang, kondisi ini tidak saya inginkan.

Patut ditekankan pula, berbicara birokrasi bukan berbicara individu (personal), namun berbicara birokrasi adalah berbicara sistem. Artinya, reformasi ditubuh birokrasi bukan hanya sekadar melakukan pembenahan person to person yang menjabat (pejabat), namun pembenahan sistem organisasi (lembaga pemerintahan). Paradigma inilah yang harus diluruskan.

Terkadang jika muncul kasus di tubuh birokrasi, yang disorot hanyalah sekadar personal, bukan dilihat dari sistem yang ada di dalam tubuh birokrasi itu sendiri. Tidak salah anggapan itu, tetapi juga tidak benar 100 persen. Karena itu, dalam tulisan ini, saya menekan reformasi birokrasi suatu yang harus dilakukan.

Reformasi birokrasi dengan cara penerapan struktur organisasi dan tata kerja baru di lembaga publik dan pemerintahan daerah seperti Kota Tangerang harus terus diwacanakan dan terapkan. Dalam konsep ini, pengisian jabatan benar-benar menggunakan prinsip the right man on the right job. Menempatkan orang yang tepat, sesuai dengan bidang keahlian, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya, bukan sekadar berdasarkan kepentingan pribadi atau golongan semata.

Serangkaian kebijakan diterapkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme segenap aparatur. Langkah ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Efek diberlakukannya prinsip the right man on the right job adalah pada kualitas pelayanan publik di lembaga publik dan pemerintahan daerah (Kota Tangerang).

Sebenarnya sederhana dasar pelayanan publik, yakni pelayanan yang hanya berorientasi pada kebutuhan serta rasa nyaman dan aman, apabila berurusan dengan lembaga publik dan pemerintahan daerah.

Lagi pula keutamaan prinsip pelayanan publik adalah better, cheaper, faster, dan simpler. Dengan demikian pelayanan untuk menjadikan masyarakat berperan seimbang dalam pemenuhan hak serta kewajibannya sebagai warga, khususnya masyarakat Kota Tangerang.

Secara teoritis, terdapat tiga indikator penting yang mensyaratkan pemerintah sebagai badan publik dalam pemenuhan pelayanan publiknya yaitu:
pertama, responsiveness atau responsivitas. Artinya sistem publik memiliki daya tanggap penyedia layanan terhadap keinginan, aspirasi, maupun tuntutan pengguna layanan publik. Kedua, responsibility atau resposibilitas, dimana suatu ukuran yang menunjukan seberapa jauh proses pemberian layanan publik itu dilakukan sesuai prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar atau telah ditetapkan.

Ketiga, accountability atau akuntabilitas yakni suatu ukuran yang menunjukan seberapa besar proses penyelenggaran pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Ketiga indikator pelayanan publik secara ideal merupakan langkah yang harus ditempuh untuk melakukan reformasi birokrasi.

Patut kita yakini, reformasi birokrasi dapat membuat tingkat partisipasi publik yang kritis semakin meningkat. Bagi pengelola badan publik, tingginya tingkat partisipasi publik terhadap kebijakan publik membuat setiap kebijakan publik yang ditetapkan memiliki legitimasi publik yang kuat.

Melakukan reformasi birokrasi bukan perkara sulit, tetapi juga melakukannya tidak semudah membalik kedua telapak tangan. Langkah ini harus diawali politic will dan niat tulus dari seluruh pelaku birokrasi (khususnya pembuat kebijakan). DIRGAHAYU KORPRI .

Oleh: Dr. HM Harry Mulya Zein (Sekretaris Daerah Kota Tangerang)