Komisioner KPU Kota Tangerang Laporkan DKPP ke PN Jakarta Pusat

Komisioner KPU Kota Tangerang Laporkan DKPP ke PN Jakarta Pusat, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Komisioner KPU Kota Tangerang Laporkan DKPP ke PN Jakarta Pusat, Berita311

Komisioner KPU Kota Tangerang Laporkan DKPP ke PN Jakarta Pusat, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Komisioner KPU Kota Tangerang Laporkan DKPP ke PN Jakarta Pusat, 311, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Komisioner KPU Kota Tangerang Laporkan DKPP ke PN Jakarta Pusat

Ketua KPU Kota Tangerang non aktif, Syafril Elain.
Ketua KPU Kota Tangerang non aktif, Syafril Elain.

TRUSTKOTACOM – Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang non aktif, Selasa (27/08/2013), mengajukan gugatan atas Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Pasalnya, putusan tersebut dinilai bertentangan dengan hukum.

“Ya, kemarin kami mendaftarkan gugatan terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan DKPP. Dan sudah diterima oleh Panitera Muda PN Jakarta Pusat Suharmini, dengan nomor perkara 379/PDT.G/2013/PNJKT.PST tanggal 27 Agustus 2013,” kata Ketua KPU Kota Tangerang non aktif, Syafril Elain, kepada trustkota.com melalui telepon selulernya, Rabu (28/08/2013).

Menurutnya, DKPP sebagai lembaga pengadilan kode etik, justru tidak sesuai dengan kode etik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Misalnya dalam pemanggilan sidang, pihak DKPP sendiri tidak punya etika. Karena pada 1 Agustus 2013 kami diperintahkan mengikuti sidang pada 2 Agustus melalui telepon, setelah itu, pihak DKPP baru meminta email (surat elektronik) untuk mengirim surat panggilan sidang. Kalau kami tidak memenuhi persidangan, DKPP mengatakan akan mengambil keputusan sepihak,” ungkapnya.

Syafril menjelaskan, pada Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 9, proses sidang kode etik yang digelar DKPP untuk Penyelenggara Pemilu tingkat kabupaten/kota, harus melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi lebih dahulu.

“Sebelum sidang kode etik digelar, kami juga belum pernah sekalipun dipanggil oleh Bawaslu Provinsi Banten,” katanya.

Syafril menambahkan, dalam  persidangannya pun, Komisioner KPU Kota Tangerang tidak diperkenankan membawa pengacara. “Majelis hakim juga tidak memperkenankan kami menghadirkan pengacara,” pungkasnya. (ges)