KIP Menilai Plt Gubernur Rano Tidak Koperatif

KIP Menilai Plt Gubernur Rano Tidak Koperatif, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KIP Menilai Plt Gubernur Rano Tidak Koperatif, Berita729

KIP Menilai Plt Gubernur Rano Tidak Koperatif, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KIP Menilai Plt Gubernur Rano Tidak Koperatif, 729, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KIP Menilai Plt Gubernur Rano Tidak Koperatif

Gubernur Banten, Rano Karno.
Gubernur Banten, Rano Karno.

BANTEN TRUSTKOTA – Plt Gubernur Rano Karno, dinilai Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten, tidak koperatif dalam koordinasi. KIP menilai lebih koperatif mantan Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah.

Hal tersebut disampaikan Ketua KIP Provinsi Banten, Alamsyah Basri, saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Revitalisasi Peran Media Dalam Penguatan Badan Publik Terhadap Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Banten’ yang bertempat di kantor KIP Banten, Cipocok, Kota Serang, beberapa waktu lalu.

“Kami sudah berkali-kali berusaha melakukan kordinasi dengan Rano Karno, karena di Banten ini sengketa informasi sampai pertengahan tahun saja ada 682 kasus yang terdaftar. Namun kami harus mengakui Atut lebih kooperatif dibanding Rano,” ungkap Alamsyah Basri.

Alamsyah menjelaskan, pihaknya butuh berkordinasi dengan pimpinan tertinggi di Banten itu agar dapat menegaskan kepada SKPD, supaya lebih terbuka sesuai dengan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.

“Tahun kemarin kasusnya 582 jadi tahun ini meningkat 100 kasus. Dan tahun ini justru kebanyakan kasusnya tidak selesai di sidang mediasi, melainkan sidang ajudikasi yang keputusannya setingkat pengadilan,” tegas Alamsyah.

Pernyataan yang sama disampaikan fasilitator KIP Banten, Nasrudin. Menurutnya, KIP kesulitan saat akan meminta data valid kepada Pemprov Banten.

“Saat Plt Gubernur Rano Karno menjabat, Rano meminta kepada seluruh SKPD untuk bersinergi dengan media dan pihak lainnya. Namun kenyataannya, masih ada juga kesulitan untuk mendapatkan data yang valid,” ungkap Nasrudin.

Untuk diketahui, tahun lalu Provinsi Banten mendapat peringkat ke-5 di tingkat Nasional dalam hal keterbukaan informasi publik.(nem/dik)